Said Abdullah Tekankan Pentingnya Parlementary Threshold di DPR, Ada Resiko Deadlock Fraksi

Ringkasan Berita:

• Said Abdullah menegaskan PT penting untuk konsolidasi demokrasi dan stabilitas politik.
• Fraksi gabungan partai kecil berisiko menciptakan kebuntuan karena perbedaan ideologi.
• PT harus dirumuskan berdasarkan asas representasi, bukan sekadar angka nominal.

SURYA.co.id, Surabaya - Wacana Parlementary Threshold (PT) kembali menjadi sorotan politik nasional. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, ikut mengomentari ini dengan menegaskan pentingnya konsolidasi demokrasi melalui aturan PT demi menjaga stabilitas pemerintahan dan efektivitas parlemen.

Said Abdullah, politisi PDI Perjuangan, menilai wacana mengganti PT dengan fraksi gabungan partai kecil justru berpotensi menimbulkan masalah serius. Menurutnya, sistem politik Indonesia yang multikultural tidak bisa disamakan dengan negara-negara homogen.

Ia menekankan bahwa fraksi gabungan partai kecil akan menghadapi risiko “kawin paksa” politik. Perbedaan ideologi dan latar belakang partai bisa menciptakan kebuntuan dalam pengambilan keputusan di internal fraksi gabungan.

“Usulan mengganti PT dengan gabungan fraksi dari partai partai kecil ini akan menyulitkan atas praktik politiknya,” ujar Said Abdullah.

Sebaliknya, keberadaan PT justru mendorong konsolidasi demokrasi di parlemen lebih efektif, terutama dalam pengambilan keputusan politik yang bermuara pada stabilitas jalannya pemerintahan.

Said juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melarang penggunaan PT. Putusan MK hanya membatalkan angka 4 persen pada pemilu lalu karena dianggap tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat.

Menurutnya, PT tidak harus dituangkan dalam bentuk angka nominal di undang-undang. Norma PT bisa dirumuskan berdasarkan asas representasi untuk menunjang fungsi kelegislatifan.

“Partai peserta pemilu yang berhak duduk di DPR wajib memenuhi jumlah alat kelengkapan DPR pada periode DPR sebelum pemilu baru dilaksanakan,” jelasnya.

Konsolidasi Demokrasi dan Stabilitas Politik

Said Abdullah menekankan bahwa PT merupakan instrumen penting untuk memastikan parlemen bekerja secara efektif. Tanpa PT, parlemen bisa dipenuhi partai kecil yang tidak mampu memenuhi kewajiban kelegislatifannya.

Ia mencontohkan, saat ini DPR memiliki 13 komisi dan 8 badan. Dengan demikian, partai yang duduk di DPR wajib memiliki minimal 21 anggota agar bisa menjalankan fungsi kelegislatif secara penuh.

Jika jumlah anggota partai di DPR kurang dari itu, maka peran wakil rakyat akan pincang. Mereka tidak bisa efektif dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, maupun anggaran.

“Kalau jumlah keterwakilan partai di DPR kurang dari sejumlah alat kelengkapan dewan di atas, maka tidak bisa memenuhi kewajiban kelegislatifannya,” tegas Said.

Ia menilai, PT bukan sekadar angka, melainkan mekanisme untuk menjaga keseimbangan politik. Tanpa aturan ini, parlemen bisa terjebak dalam fragmentasi yang melemahkan fungsi demokrasi.

Said menambahkan, PT juga berfungsi sebagai filter agar partai yang masuk ke DPR benar-benar memiliki basis representasi yang kuat.

Dengan demikian, PT bukanlah penghalang demokrasi, melainkan penguat sistem politik yang lebih stabil dan terarah.

“Jika tidak bisa memenuhi kewajiban kelegislatifannya, maka peran wakil mereka di DPR akan pincang, tidak bisa efektif,” ujarnya.

Putusan MK dan Arah Kebijakan PT

Said Abdullah merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan angka PT 4 persen pada pemilu lalu. Menurutnya, pembatalan itu bukan berarti MK menolak PT secara keseluruhan.

“Perlu saya tegaskan lagi merujuk putusan MK, bahwa MK tidak melarang penggunaan PT,” kata Said.

Ia menjelaskan, MK hanya menilai angka 4 persen tidak memiliki dasar konstitusional yang kokoh. Oleh karena itu, PT tetap bisa digunakan dengan norma yang lebih sesuai.

Said menekankan perlunya merumuskan PT berdasarkan asas representasi, bukan sekadar angka nominal. Dengan begitu, PT bisa lebih relevan dengan kondisi politik Indonesia.

Ia menilai, PT harus diarahkan untuk memastikan partai yang masuk ke DPR mampu menjalankan fungsi kelegislatif secara penuh.

“Bisa saja normanya kita tuangkan dengan mendasarkan pada asas representasi untuk menunjang fungsi kelegislatifan,” jelasnya.

Dengan pendekatan ini, PT akan lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan demokrasi Indonesia yang multikultural.

Said menegaskan, arah kebijakan PT harus fokus pada efektivitas parlemen dan stabilitas politik nasional.