Sosok Azis Subekti yang Desak Nusron Wahid Usut Tuntas Mafia Tanah Imbas Kasus Tanah Jusuf Kalla

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, menyoroti kasus sengketa lahan eks Wapres Jusuf Kalla.
• Kasus ini jadi bukti bahwa carut-marut administrasi pertanahan dan isu mafia tanah adalah kenyataan yang bisa menimpa siapa saja, termasuk mantan Wapres.
• Azis menekankan, jika tokoh sekelas JK bisa jadi korban, maka risiko bagi rakyat kecil (petani, nelayan) yang kurang memiliki akses dan kemampuan hukum jauh lebih besar.

SURYA.CO.ID - Inilah sosok Azis Subekti yang mendesak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usut mafia tanah imbas kasus sengketa lahan Jusuf Kalla (JK)

Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, menjelaskan bahwa kasus sengketa tanah antara Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, seolah menguak bahwa isu mafia tanah bisa menimpa siapa saja. 

Selain itu, kasus tersebut juga sebagai fakta carut-marut adminstrasi pertanahanan di masa lalu bukan sekadar isu belaka. 

"Kalau seorang mantan Wakil Presiden saja bisa menjadi korban salah kelola administrasi pertanahan, apalagi rakyat kecil yang tidak punya akses kuasa dan jaringan," ujar Azis dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Azis menjelaskan, ramainya pemberitaan mafia tanah selama ini menegaskan adanya persoalan serius dalam tata kelola pertanahan, termasuk dugaan keterlibatan oknum-oknum internal di lembaga pertanahan pada masa lalu.

Menurutnya, penerbitan sertifikat ganda, data yang tumpang tindih, hingga proses administrasi yang tidak transparan telah melahirkan ketidakpastian hukum yang merugikan warga negara serta menggerus kepercayaan publik terhadap negara.

Baca juga: Rekam Jejak Raja Yordania King Abdul II yang Ternyata Sahabat Lama Prabowo, Pernah Sekolah Bareng

"Kasus sertifikat ganda yang menimpa Pak Jusuf Kalla berasal dari produk administrasi lama BPN."

"Ini bukan kasus tunggal. Data nasional mencatat sedikitnya 11.083 sengketa tanah, 506 konflik, dan 24.120 perkara tanah pada 2024, dengan tingkat penyelesaian baru sekitar 46,88 persen."

"Sampai bulan Oktober 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat 6.015 kasus pertanahan yang diterima dan 50 persen sudah diselesaikan," ujar Azis.

Itu artinya, kata Azis, lebih dari separuh masalah pertanahan masih menggantung dan berpotensi menjadi sumber ketidakpastian hukum maupun konflik sosial di masa depan.

Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan, yang lebih memprihatinkan, rakyat kecil justru berada di posisi paling rentan.

Dia memaparkan bahwa sepanjang 2024, terdapat sekitar 2.161 kasus pertanahan yang melibatkan masyarakat kecil.

Bila seorang mantan Wapres saja bisa menjadi korban malaadministrasi,brisiko bagi petani, nelayan, dan warga biasa jauh lebih besar.

"Banyak dari mereka tidak memiliki kemampuan hukum, akses informasi, atau jaringan politik untuk memperjuangkan haknya."

"Di sinilah negara harus hadir secara aktif, bukan pasif," kata anggota Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR itu.

Baca juga: Nasib Faisal Tanjung Pihak LSM yang Laporkan 2 Guru hingga Berujung Dipecat, Kini Dipanggil Polisi

Azis pun menekankan bahwa kasus sengketa tanah di Makassar yang menyebabkan Jusuf Kalla merasa dirugikan akibat malaadministrasi oknum BPN harus dijadikan pelajaran penting.

Dia menilai ini adalah momentum untuk membenahi total keterbukaan administrasi dan sistem pemberian hak atas tanah, dari hulu hingga hilir.

"Tidak boleh lagi ada ruang abu-abu yang memungkinkan terjadinya sertifikat ganda, manipulasi data, maupun praktik percaloan yang merugikan warga negara," kata Azis.

Desak Menteri ATR/BPN

Azis mendesak Kementerian ATR/BPN perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi penanganan kasus serupa yang melibatkan rakyat kecil.

"Negara harus hadir, bukan hanya dengan menyelesaikan kasus besar yang menjadi sorotan media, tetapi juga dengan menuntaskan ribuan kasus senyap yang menjerat rakyat kecil di berbagai daerah," ucap Azis.

Azis pun mendukung penuh langkah tegas Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk membersihkan institusi dari oknum yang bermain dalam urusan tanah dan mempercepat reformasi sistem administrasi pertanahan.

Menurut dia digitalisasi data, transparansi proses pelayanan, mekanisme pengawasan yang kuat, serta akses informasi yang mudah bagi publik harus dipercepat.

"Kasus yang menimpa Pak Jusuf Kalla ini harus menjadi titik balik. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah."

"Tanah di Indonesia harus kembali pada fungsi mulianya: memberi kepastian hidup yang adil bagi seluruh rakyat, dari tokoh bangsa hingga rakyat paling kecil sekalipun," imbuhnya.

Sosok Azis Subekti

Saat ini, Azis Subekti menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI. 

Pria kelahiran 13 Oktober 1975 itu menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 4 Februari 2025 menggantikan Prasetyo Hadi yang dilantik sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). 

Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Azis memiliki rekam jejak aktif dalam organisasi, diantaranya:

1. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2. Ketua Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Wonosobo.

3. Ketua Bidang IPTEK PD IRM Kab. Wonosobo.

4. Ketua DKM Masjid Al- Ikhlas.

5. Pembina TPA Masjid Al Ikhlas-Dalang, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

6. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra.

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung