Mengapa Dedi Mulyadi Tak Ikut Geruduk Menkeu Purbaya Soal Pemangkasan Anggaran? Punya Rencana Ini

SURYA.co.id - Pemerintah menetapkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 sebesar Rp 693 triliun.

Angka tersebut memang naik dari usulan awal Rp650 triliun, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan target APBN 2025 yang mencapai Rp919,87 triliun.

Kebijakan ini memicu reaksi keras dari banyak kepala daerah.

Hingga Selasa (7/10/2025), tercatat 18 gubernur dari berbagai provinsi mendatangi Kementerian Keuangan di Jakarta untuk menyampaikan protes. 

Mereka tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan menilai kebijakan pemangkasan TKD dapat menghambat pembangunan daerah serta mengganggu pembayaran TPP dan gaji PPPK.

Namun, berbeda dengan para kepala daerah lainnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih tidak ikut dalam rombongan tersebut.

Dedi Mulyadi menjelaskan alasannya tidak turut ke Jakarta. Menurutnya, sebagai gubernur, ia memegang dua peran penting yang tak bisa dipisahkan.

“Gubernur itu memiliki dua variabel. Pertama, dia adalah kepala daerah otonom yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Kedua, dalam dirinya juga melekat sebagai wakil pemerintah pusat,” ujar Kang Dedi Mulyadi (KDM), Sabtu (11/10/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Ia menegaskan, keputusan terkait pemotongan dana transfer adalah kebijakan pemerintah pusat yang mesti dijalankan, bukan dipersoalkan.

“Pemotongan dana transfer daerah itu merupakan keputusan pemerintah pusat. Dan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak elok saya harus memprotes sebuah keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Dedi menyebut, dana transfer untuk Provinsi Jawa Barat berkurang sekitar Rp2,45 triliun, sementara kabupaten/kota di wilayahnya kehilangan sekitar Rp2,7 triliun.

Ia tak menampik bahwa kondisi ini akan berdampak pada sejumlah program pembangunan daerah.

Pasalnya, berbagai proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, hingga puskesmas selama ini bergantung pada dana transfer dari pusat.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, Dedi Mulyadi menyiapkan strategi efisiensi besar-besaran di lingkungan birokrasi.

“Sekarang saya akan memotong sampai 75 persen dari kebiasaan perjalanan dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk barangkali dulu Gubernur Rp1,5 miliar diturunkan menjadi Rp750 juta,” ungkapnya.