Rekam Jejak 18 Gubernur yang Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemotongan TKD, Ada Ahmad Luthfi

SURYA.CO.ID - Sebanyak 18 gubernur menggeruduk Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa (7/10/2025). 

Kedatangan 18 kepala daerah itu bertujuan untuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai membebani daerah, terutama dalam pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.

Delapan belas gubernur itu adalah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwana X.

Gubernur Jambi, Al Harris; Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud; Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang; Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani; Gubernur Banten, Andra Soni; Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad; Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah; Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo; Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan; Gubernur Aceh, Muzakir Manaf; Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Gubernur Lampung, Jihan Nurlela; Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman; terakhir adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewe bersama anggota para anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), bertemu langsung para pejabat tersebut.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjadi juru bicara pihak pejabat daerah dalam pertemuan tersebut. 

Ia menegaskan, seluruh pemerintah daerah (pemda) sepakat menolak kebijakan pemotongan dana yang dianggap terlalu besar dan berdampak luas terhadap program pembangunan.

“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar."

Baca juga: Ramalan Cuaca Surabaya Hari Ini 8 Oktober 2025: Cerah, Waspada Suhu Ekstrem Siang Hari

"Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Menurut Sherly, banyak daerah kini kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur.

“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” katanya.

Nada serupa juga disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menilai pemotongan TKD justru berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah.

“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” ujarnya.

Sementara Menkeu Purbaya menilai, reaksi keberatan itu wajar karena setiap daerah tentu menginginkan alokasi dana yang besar.

“Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” kata Purbaya.

Namun, ia menegaskan bahwa sebelum meminta tambahan anggaran, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas belanja dan tata kelola fiskal.

Menurutnya, kebijakan penyesuaian TKD diambil dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional yang tengah ketat.

“Pemerintah pusat tidak mungkin terus menambah beban anggaran tanpa memastikan efektivitas penggunaannya."

"Banyak daerah yang serapannya rendah dan tidak tepat sasaran. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Purbaya juga menyinggung adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang masih tinggi di sejumlah daerah setiap tahunnya. Hal itu, kata dia, menunjukkan masih lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah.

“Kalau uangnya banyak tapi tidak dibelanjakan dengan efektif, hasilnya juga tidak akan terasa bagi masyarakat. Kita ingin setiap rupiah yang ditransfer berdampak nyata,” ucapnya.

Berikut rekam jejak 18 kepala daerah tersebut. 

1. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi

Sebelum menjabat Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi adalah Kapolda Jateng dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen).

Ahmad Luthfi merupakan satu diantara jenderal polisi yang berasal dari non-Akademi Kepolisian (Akpol).

Luthfi diketahui lulus dari Sekolah Perwira Militer Sukarela (Sepamilsuk) pada 1989.

Mengutip Kompas.com, Luthfi resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah setelah dlilantik pada Jumat (8/5/2021) di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Ia menggantikan Irjen Rycko Amelza yang dimutasi menjadi Kabaintelkam Polri.

Sebelum menjadi Kapolda Jateng, Luthfi tercatat pernah menjabat sebagai Wakapolda Jateng, Analis Kebijakan Madya bidang Sosbud Baintelkam Polri, Kapolresta Surakarta, Wakapolres Surakarta, Wadir Intelkam Polda Jateng, dan Kapolres Batang.

Namanya pernah muncul menjadi satu diantara belasan kandidat pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis.

Kala itu, Luthfi dinilai memiliki kinerja baik.

2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwana X

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) terlahir dengan nama Bendara Raden Mas (BRM) Herjuno Darpito pada 2 April 1946 di Yogyakarta.

Dia menghabiskan sepanjang hidupnya di kota kelahirannya.

Setelah dewasa, HB X ditunjuk oleh ayahandanya sebagai Pangeran Lurah atau sosok yang dituakan di antara semua pangeran di Keraton Yogyakarta.

Mas Jun, begitu beliau biasa disapa pada saat muda, kemudian diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Mangkubumi.

Sebelum bertahta sebagai Sultan Yogyakarta, KGPH Mangkubumi sudah terbiasa dengan pelbagai urusan di pemerintahan.

KGPH Mangkubumi sering diminta membantu tugas-tugas ayahandanya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Selain itu, KGPH Mangkubumi sendiri juga aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. 

Beberapa jabatan yang pernah beliau emban di antaranya sebagai Ketua Umum Kadinda DIY, Ketua KONI DIY dan Presiden Komisaris PG Madukismo.

Pada 2 Oktober 1988, Sri Sultan Hamengku Buwono IX wafat. 

KGPH Mangkubumi kemudian menjadi calon paling tepat untuk menjadi Sultan berikutnya.

Proses suksesi ini menjadi hal yang baru dalam sejarah Keraton Yogyakarta. 

Pada era sebelumnya, setiap Sultan yang akan dilantik harus mendapat persetujuan dari Belanda.

Sesaat sebelum dinobatkan, KGPH Mangkubumi mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Hamengku Negara Sudibyo Raja Putra Nalendra Mataram yang bermakna sebagai putera mahkota. 

Setelah itu, baru kemudian secara sah beliau dinobatkan sebagai Sultan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada 7 Maret 1989 atau Selasa Wage, 29 Rajab 1921 berdasarkan penanggalan Tahun Jawa. Sultan HB X baru menjabat sebagai Gubernur DIY pada 1998.

Dia menggantikan Paku Alam VIII yang meninggal dunia

3. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan

Helmi Hasan lahir di Pisang, Penengahan, Lampung Selatan, Lampung, pada 29 November 1979.

Ia dikenal sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN) dan pernah menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu selama dua periode, yakni 2013–2018 dan 2018–2023.

Helmi Hasan merupakan adik kandung politikus sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

4. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution

Bobby Nasution lahir pada 5 Juli 1991.

Sebelum menjadi gubernur, ia menjabat sebagai Wali Kota Medan sejak 26 Februari 2021.

Bobby adalah menantu kedua Joko Widodo dan suami dari anak kedua Jokowi, Kahiyang Ayu.

Ia merupakan alumnus dari Institut Pertanian Bogor dalam jurusan Agrobisnis di Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan keturunan dari Raja Gunung Baringin Nasution di Panyabungan Timur, Mandailing Natal.

Pada 25 September 2019, ia resmi lulus S2 dari Institut Pertanian Bogor dengan predikat "Memuaskan", bersama-sama dengan istrinya, Kahiyang Ayu. Ia mencalonkan diri pada jabatan Wali Kota Medan dengan menggandeng pengusaha dan politikus Partai Gerindra Aulia Rachman.

Pada tahun 2011, Bobby mulai bekerja di industri real estate, awalnya dari sekedar mencari dan memperbaiki rumah-rumah bekas tinggal dan kemudian menjualnya kembali, kemudian membangun beberapa rumah baru dan terlibat dalam proyek yang lebih besar.

Pada 2016, ia bergabung dengan perusahaan real estate Grup Takke sebagai direktur pemasaran melalui pengenalan ayahnya.

Di luar real estate, Bobby juga sempat sempat bekerja sebagai manajer klub sepak bola Medan Jaya pada 2014.

5. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda

Sherly Tjoanda lahir pada 8 Agustus 1984.

Ia menikah dengan Benny Laos pada 28 Mei 2005 silam. Keduanya dikarunia tiga orang anak.

Mereka adalah Bennet Edbert Laos atau yang akrab disapa Edbert.

Kedua, Beneisha Edelyn Laos yang disapa Edelyn atau Cece Lyn. 

Anak bungsu Benny Laos dan Sherly Tjoanda bernama  Benedictus Edrick Laos alias Edrick

Sebagai istri, Sherly dikenal sebagai sosok yang setia mendampingi suaminya dalam agenda kampanye. 

Kegiatan tersebut kemudian ia bagikan melalui akun media sosial pribadinya. 

Selain mendampingi suami, Sherly juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial di wilayah Malut.

Ia menjabat sebagai pembina Yayasan Bela Peduli, organisasi sosial yang didirikan bersama Benny Laos.

Tak hanya itu, Sherly juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Maluku Utara.

6. Gubernur Jambi, Al Harris

7. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud

8. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang

9. Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani

10. Gubernur Banten, Andra Soni

11. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad

12. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.

13. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah

14. Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo

15. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf

16. Gubernur Lampung, Jihan Nurlela

17. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman;

18. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri.

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung