Dulu Tuntut Rp 125 Triliun atas Gugatan Ijazah Gibran, Kini Subhan Ajukan Damai dengan 2 Syarat

SURYA.CO.ID - Subhan Palal, penggugat perdata terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berubah pikiran. Ia tidak lag menuntut ganti rugi senilai Rp 125 triliun.

Dalam mediasi kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (6/10/2025), Subhan Palal menyerahkan proposal perdamaian kepada kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Subhan Palal menyatakan, kini ia tidak lagi fokus pada uang, melainkan pada tanggung jawab moral dari para tergugat.

“Saya enggak minta pokok perkara (uang ganti rugi Rp 125 triliun). Tadi, mediator minta (penjelasan) bagaimana tentang tuntutan ganti rugi. Enggak usah, saya enggak butuh duit,” ujar Subhan dikutip SURYA dari Kompas.com.

Lantas apa mau Subhan Palal?

Dua Tuntutan untuk Damai: Minta Maaf dan Mundur

Subhan Palal menjelaskan bahwa dirinya hanya meminta dua syarat bagi Gibran dan KPU RI agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai.

“Pertama, Para Tergugat minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia, baik Tergugat 1 atau Tergugat 2. Terus, Tergugat 1 dan Tergugat 2 selanjutnya harus mundur,” kata Subhan.

Menurutnya, permintaan maaf dan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral atas dugaan pelanggaran dalam proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

“Warga negara Indonesia tidak butuh uang, butuh kesejahteraan dan butuh pemimpin yang tidak cacat hukum,” lanjutnya.

Meski tidak lagi menuntut pembayaran Rp 125 triliun, Subhan menegaskan bahwa perubahan petitum atau isi tuntutan secara resmi masih akan ditentukan dalam mediasi atau persidangan berikutnya.

Proses mediasi selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada Senin (13/10/2025), dengan agenda tanggapan dari pihak tergugat terhadap proposal perdamaian.

Latar Belakang Gugatan terhadap Gibran

Dalam gugatan awalnya, Subhan menilai Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) yang dianggap tidak terpenuhi.

Ia juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran sebagai wakil presiden tidak sah.

“Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta, dan disetorkan ke kas negara,” demikian bunyi petitum awal gugatan tersebut.

Subhan mempersoalkan riwayat pendidikan SMA Gibran, yang menurutnya tidak sesuai dengan ketentuan syarat pendaftaran calon wakil presiden.

Berdasarkan data KPU RI, Gibran diketahui pernah bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura (2002–2004), kemudian melanjutkan pendidikan di UTS Insearch Sydney (2004–2007), yang keduanya merupakan setara SMA.

Meski demikian, Subhan menegaskan bahwa yang ia persoalkan bukan soal kelulusan, melainkan tempat Gibran mengenyam pendidikan.

Ia berpendapat, hal tersebut perlu diuji demi kejelasan legalitas pendidikan pejabat publik.

Tahapan Mediasi Masih Berlanjut

Proses mediasi antara kedua pihak akan dilanjutkan pada 13 Oktober 2025 dengan agenda tanggapan dari kuasa hukum Gibran dan KPU RI.

Jika kedua syarat yang diajukan penggugat, permintaan maaf dan pengunduran diri, tidak dipenuhi, Subhan menyatakan siap menempuh upaya hukum lanjutan.

Dalam proposal perdamaian yang dibacakannya, Subhan menulis:

“Para Tergugat harus meminta maaf kepada seluruh warga negara Indonesia. Para Tergugat harus menyatakan mundur dari jabatannya masing-masing saat ini.”

Jika kedua syarat tersebut dilaksanakan, Subhan berjanji akan mencabut gugatan. Namun jika tidak, ia siap mengambil langkah hukum berikutnya.

Batal Minta Ganti Rugi Rp 125 Triliun, Ini Tuntutan Penggugat Gibran untuk Damai

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Batal Minta Ganti Rugi Rp 125 Triliun, Ini Tuntutan Penggugat Gibran untuk Damai".