Menkeu Purbaya dan Bahlil Saling Balas Soal Data Subsidi LPG 3 Kg, Siapa yang Salah Baca Data?

SURYA.co.id - Perdebatan soal angka subsidi dan harga keekonomian LPG 3 kilogram memunculkan adu pernyataan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Ketegangan ini bermula ketika Menkeu Purbaya menyampaikan paparannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa, 30 September 2025.

Dalam rapat tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa harga barang-barang bersubsidi sebenarnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga yang dibayar oleh masyarakat.

"Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi," kata Purbaya, dikutip dari Antara.

Menurutnya, ada delapan komoditas energi dan nonenergi yang sebagian besar biayanya masih ditanggung pemerintah.

Salah satunya adalah gas LPG 3 kg yang kerap disebut tabung melon.

Berdasarkan data yang ia paparkan, harga asli LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung.

Namun, masyarakat hanya membayar Rp 12.750 per tabung karena pemerintah menanggung sekitar Rp 30.000 atau 70 persen dari total harga.

Subsidi ini, lanjut Purbaya, menghabiskan dana hingga Rp 80,2 triliun dalam APBN 2024 dan diberikan kepada sekitar 41,5 juta pelanggan.

Selain LPG, ia juga membeberkan perbandingan harga asli dengan harga subsidi untuk BBM, listrik, minyak tanah, hingga pupuk.

Contohnya, Solar dengan harga keekonomian Rp 11.950 per liter dijual Rp 5.150, Pertalite dari Rp 11.700 menjadi Rp 10.000 per liter, serta minyak tanah yang dijual Rp 2.500 per liter dari harga aslinya Rp 11.150. Untuk tarif listrik 900 VA, harga riil Rp 1.800 per kWh dipangkas menjadi Rp 600. Sementara pupuk Urea dan NPK masing-masing turun dari Rp 5.558/kg dan Rp 10.791/kg menjadi Rp 3.308/kg dan Rp 2.300/kg.

Bahlil Angkat Bicara

Pernyataan Purbaya kemudian ditanggapi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, data yang dipaparkan Menkeu soal LPG 3 kg tidak sepenuhnya tepat.

"Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Ya mungkin butuh penyesuaian. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya," ucap Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025, melansir dari Kompas.com.

Ia menambahkan, kemungkinan Purbaya belum menerima data lengkap dari jajarannya.

"Saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu ya. Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," katanya lagi.

Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM saat ini sedang menyusun skema subsidi LPG yang lebih tepat sasaran.

Untuk itu, sedang dilakukan penyesuaian data melalui program Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN) yang disusun bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga, itu masih dalam proses pematangan ya," jelasnya.

Purbaya Balas Tanggapan Bahlil

Tak lama setelah pernyataan Bahlil, Purbaya kembali menanggapi kritik tersebut. Ia menegaskan akan mempelajari ulang angka-angka yang disampaikan.

"Saya sedang pelajari. Kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya," kata Purbaya di Kudus, Jawa Tengah, Jumat 3 Oktober 2025.

Purbaya juga menekankan bahwa perbedaan data antara Kemenkeu dan Kementerian ESDM wajar terjadi karena setiap kementerian memiliki metode perhitungan sendiri.

"Saya salah data? Mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktik sama dari akuntan kan kadang-kadang beda cara nulisnya," jelasnya.

Meski begitu, ia optimistis bahwa angka akhirnya tetap akan sejalan.

"Saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Uangnya segitu-segitu saja. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. Tapi harusnya sama pada akhirnya," sambungnya.

Perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM terkait subsidi LPG 3 kilogram memperlihatkan bahwa sinkronisasi informasi lintas kementerian masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan kebijakan publik.

Di satu sisi, publik berhak mengetahui secara transparan berapa besar subsidi energi yang dikucurkan negara. Namun di sisi lain, perbedaan perhitungan menunjukkan adanya gap koordinasi antar lembaga yang bisa menimbulkan kebingungan masyarakat.

Jika dilihat lebih dalam, isu ini bukan semata soal angka, tetapi juga tentang akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap data pemerintah. Dengan anggaran triliunan rupiah yang dialokasikan untuk subsidi, akurasi data menjadi kunci untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran.

Harapannya, perbedaan tafsir data antara Menkeu dan Menteri ESDM dapat segera diluruskan agar publik tidak hanya menerima informasi yang transparan, tetapi juga konsisten. Sebab, dalam konteks subsidi energi, data yang presisi berarti keadilan bagi masyarakat dan efisiensi bagi APBN.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id