Duduk Perkara Gebrakan Dedi Mulyadi Iuran Rp 1000 Tuai Pro dan Kontra, Ini Kata Warga dan Pengamat

Respons Warga Beragam

Respons masyarakat terhadap Rereongan Sapoe Sarebu beragam. Ada yang menyambut positif, ada pula yang menilai program ini berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi ketat.

Edi Kusnaedi (35), warga Bojongsoang, Kabupaten Bandung, mengaku setuju dengan gagasan ini meski tetap berharap pelaksanaannya transparan.

“Seribu rupiah itu kan kecil sekali. Tapi kalau dikumpulkan banyak orang, pasti hasilnya besar. Bisa bantu anak-anak sekolah atau orang sakit yang tidak mampu,” ujar Edi kepada Tribun Jabar, Sabtu (4/10/2025).

Namun ia menegaskan pentingnya pengawasan.

“Apakah uangnya benar-benar sampai ke masyarakat atau tidak? Kita sering dengar bantuan tidak tepat sasaran. Jadi mekanismenya harus jelas, transparan, dan gampang diakses publik. Kalau itu bisa dibuktikan, pasti banyak orang yang mau ikut,” katanya.

Berbeda dengan Edi, Enung (40), warga Soreang, justru merasa khawatir dengan potensi penyalahgunaan dana.

“Terus terang saya kurang setuju. Seribu memang kecil, tapi kalau tiap hari dikumpulkan se-Jawa Barat kan jumlahnya besar sekali. Kalau tidak ada pengawasan ketat, ya rawan dikorupsi,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah provinsi memperkuat sistem pengawasan sebelum program dijalankan secara luas.

“Buat saya, pemerintah harus buktikan dulu sistem pengawasannya benar-benar kuat. Kalau tidak, iuran ini hanya akan menambah ketidakpercayaan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Wisnu (29) dari Kecamatan Katapang memilih untuk bersikap netral.

“Saya sih ngikut saja apa kata pemerintah. Seribu per hari tidak akan bikin miskin, malah bisa jadi amal kalau betul dipakai membantu orang susah,” katanya.

“Tapi kalau ujung-ujungnya ada kebocoran atau diselewengkan, ya rugi juga masyarakat. Jadi kuncinya pemerintah harus jaga amanah. Kalau benar-benar untuk kebaikan, saya siap ikut.”

Tanggapan Pengamat

Menurut Kristian Widya Wicaksono, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), pemerintah seharusnya memaksimalkan penggunaan sumber daya yang berasal dari pajak dan retribusi sebelum membuat pungutan baru.