Rekam Jejak Mukhamad Misbakhun yang Minta Menkeu Purbaya Prioritaskan Benahi Pembayaran Subsidi

SURYA.CO.ID - Inilah rekam jejak Mukhamad Misbakhun, yang kritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Misbakhun meminta Menkeu Purbaya tidak terjebak polemik teknis, melainkan harus fokus memperbaiki tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

“Selama bertahun-tahun masalah klasik ini selalu muncul, terutama pada subsidi energi, seperti BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram (kg)."

"Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik."

"Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan (Purbaya),” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (3/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, aspek teknis seperti penetapan harga maupun distribusi subsidi merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Sosial.

Sementara tugas utama Menkeu adalah memastikan pembayaran subsidi berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sebagai bendahara umum negara.

“Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu. Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menekankan, hakikat subsidi adalah menjaga daya beli rakyat kecil dan memastikan kelompok rentan mendapat akses energi dengan harga terjangkau.

Karena itu, polemik antarkementerian tidak boleh menutupi tujuan utama kebijakan subsidi.

“Jika distribusi subsidi LPG 3 kg atau subsidi energi lain tidak tepat sasaran, yang paling dirugikan adalah masyarakat kelas bawah. Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan sinergi antar kementerian, bukan perdebatan terbuka di ruang publik," imbuhnya.

Misbakhun juga menegaskan bahwa basis data penerima manfaat subsidi energi akan masuk ke dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN), yang merupakan hasil kerja sama Kementerian ESDM dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca juga: Rekam Jejak Letjen Suharyanto yang Larang Keras Keluarga Korban Ponpes Al Khozini Cawe-cawe Evakuasi

Karena itu, menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan koordinasi dan pemutakhiran data secara konsisten.

Lebih lanjut, Misbakhun mengingatkan bahwa dalam APBN 2026 belanja subsidi dan kompensasi energi diproyeksikan meningkat seiring ketidakpastian harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Oleh sebab itu, menurutnya, disiplin fiskal dan tata kelola yang lebih baik akan sangat menentukan kredibilitas APBN dan kepercayaan publik.

“Komisi XI DPR RI mendukung kebijakan subsidi untuk rakyat."

"Namun tetap mengawasi agar APBN dijalankan tertib, efisien, dan berpihak pada masyarakat."

"Menkeu harus menjawab tantangan ini dengan memastikan mekanisme pembayaran subsidi tepat waktu dan akuntabel,” ujar Misbakhun. 

Sosok Misbakhun

Mukhamad Misbakhun merupakan pengusaha sekaligus politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Pria kelahiran Pasuruan, 29 Juli 1970 ini terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam pemilu legislatif 2009 untuk masa jabatan 2009 – 2014.

Adapun ia terpilih dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Probolinggo, Pasuruan, kota Prolobilinggo dan kota Pasuruan. 

Selama menjadi anggota DPR, Misbakhun dikenal cukup vokal terhadap kasus bailout Bank Century. Ia merupakan salah satu inisiator penggunaan Hak Angket DPR terhadap kasus tersebut.

Di Pasuruan, ia tumbuh besar dalam lika-liku kehidupan kampung dengan orang tua yang tidak kaya.

Sejak kecil Misbakhun telah terbiasa melakukan puasa sunnah pada hari senin dan kamis atas bimbingan ayahnya.

Misbakhun mempunyai empat orang anak hasil pernikahannya dengan Eny Sulistijowati.

Sejak tahun 2010 ia beserta anak dan istrinya pindah dari Pasuruan dan menetap di Jakarta berkaitan dengan sidang kasus Letter of Credit fiktif bank century yang ia jalani.

Misbakhun menempuh jenjang pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri 1 Pasuruan pada  1986 silam

Setelah lulus SMA, pada tahun 1988 ia melanjutkan kuliah pada program diploma III perpajakan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Bintaro.

Setelah lulus dari STAN Misbakhun bekerja di Departemen Keuangan (Depkeu) republik Indonesia sebagai pegawai negeri sipil (PNS).\

Karier Misbakhun cukup cemerlang.

Misbakhun pernah bertugas di kantor pusat dan diperbantukan di sekretariat Dirjen Pajak.

Ia bahkan disebut-sebut memiliki relasi cukup dekat dan menjadi orang kepercayaan Dirjen pajak saat itu Hadi Poernomo yang kemudian menjadi ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sembari berkarir di lingkungan Departemen Keuangan, Misbakhun melanjutkan pendidikannya pada jenjang S1 program ekstensi sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta dan lulus pada tahun 2003. Pada tahun 2003 pula Misbakhun yang masih bekerja di Depkeu, mendirikan PT Agar Sehat Makmur Lestari (ASML) yang memproduksi tepung agar-agar di tanah kelahirannya Pasuruan. Pabrik PT ASML Ia dirikan dengan biaya investasi sebesar 8 miliar diatas tanah seluas 1,2 hektare. Setelah 15 tahun bekerja sebagai PNS, Misbakhun pada tahun 2005 mengundurkan diri dan memilih menjadi pengusaha.

Keterlibatannya di bidang politik dimulai ketika ia maju sebagai calon anggota DPR RI pada pemilu legislatif 2009 dari PKS.

Ia merupakan calon nomor urut 1 pada daerah pemilihan Jatim II dan lolos menjadi anggota DPR dengan memperoleh 35.980 suara setelah setelah terjadi sengketa srat suara yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah agung.

Belakangan, Muhammad Misbakhun akhirnya berubah haluan dengan keluar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pindah ke Partai Golkar. Namun, Misbakhun mengatakan, dia tidak memiliki masalah dengan PKS. Keputusannya untuk pindah disebut sebagai pilihan politiknya pribadi. Misbakhun mengatakan, perpisahannya dengan PKS dipenuhi rasa persahabatan. Presiden PKS Anis Matta juga sempat memberikan sejumlah pesan kepadanya.

Dia memperoleh suara terbanyak di dapil Jatim II. Adapun Dapil Jawa Timur II meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Di dapil tersebut, Partai Golkar memperoleh satu kursi penuh untuk DPR RI. Perolehan suara Misbakhun yang dipasang Golkar di nomor urut 5 itu bahkan mengalahkan suara total Partai Golkar di Jawa Timur II yang mendulang 50.206 suara. Misbakhun mengklaim total perolehan suaranya hingga kini telah mencapai 66.694 suara.

Sebelumnya saat masih dikneal sebagai politis PKS, Misbakhun pernah diterpa kabar yang tidak mengenakan. Namanya belakangan diberitakan terlibat perseteruann dengan salah satu orang dekat presiden SBY. Kasusnya bermula ketika Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Andi Arief melaporkan Misbakhun ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 1 Maret 2010 terkait dugaan letter of credit (L/C) fiktif dari bank itu kepada perusahaan milik Misbakhun, PT Selalang Prima Internasional sebesar USD 22,5 juta. Permasalahan timbul karena pelaporan ini berbarengan waktunya menjelang sidang paripurna DPR tentang pandangan akhir fraksi Pansus Hak Angket Bank Century. Kini Misbakhun membuat heboh lantaran perusahaannya, PT Selalang Prima Internasional, menerima L/C dari Bank Century senilai USD 22,5 juta pada 2007. Pembayaran L/C itu sempat macet. Informasi ini terungkap justru ketika Misbakhun menjadi Panitia Khusus Hak Angket Century.

Di Pasuruan, Misbakhun populer sebagai eksportir tepung agar-agar ke Eropa.

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung