Duduk Perkara Jurpiadi Guru Honorer Mendadak Dipecat Diduga Gegara Chat WhatsApp, 16 Tahun Mengabdi

SURYA.co.id - Nama Jupriadi, atau yang akrab dikenal sebagai Deng Joe, mendadak ramai diperbincangkan di media sosial.

Guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 16 tahun di SMAN 10 Makassar, Sulawesi Selatan, itu diberhentikan secara mendadak pada Maret 2023.

Perjalanan Jupriadi di sekolah tersebut dimulai pada 2007.

Saat itu, SMAN 10 Makassar kekurangan tenaga pendidik di bidang Teknik Informatika, sehingga dirinya dipercaya mengajar mata pelajaran komputer.

Namun, ketika mapel Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dihapus dari kurikulum, posisi Jupriadi digeser ke pengelolaan laboratorium komputer.

Di sana, ia bertugas merawat jaringan, peralatan, serta membantu bagian tata usaha.

Baca juga: Sosok Siska Yuliana, Guru Honorer di Banyuwangi Rela Sisihkan Gaji Demi Biayai Rumah Baca di Desanya

Bahkan, ia sempat menjadi operator utama program Smart School. 

Selama bertahun-tahun, Jupriadi mengaku tetap menjalankan kewajibannya, termasuk sosialisasi ke kelas-kelas.

Meski demikian, ada hal yang terus mengganjal.

Ia sering mempertanyakan status serta kejelasan tugasnya sebagai operator Smart School.

Sayangnya, pertanyaan itu tidak pernah mendapat jawaban baik dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan.

Awal Konflik

Polemik bermula saat sebuah pesan bernuansa politik muncul di grup WhatsApp sekolah.

Jupriadi menilai, forum pendidikan tidak seharusnya dijadikan ruang untuk pesan politik. Setelah menyuarakan pendapatnya, ia dikeluarkan dari grup.

Tak berhenti di situ, keesokan harinya ia dipanggil Kepala Tata Usaha. Di sana, ia menerima surat keputusan pembebastugasan. Bagi Jupriadi, keputusan itu mengejutkan dan tidak adil.

“Saya pribadi tidak terima. Tidak pernah dipanggil sebelumnya, tidak ada SP 1 sampai SP 3,” ujar Jupriadi, Senin (29/9/2025), dikutip dari Tribun Timur.

Jupriadi menegaskan dirinya tidak pernah menjalani evaluasi kinerja resmi. Ia meyakini sudah melaksanakan semua tugas dengan baik.

Kini, harapannya sederhana: kejelasan status, keadilan, serta perlindungan bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.

Upaya Jupriadi untuk memperjuangkan nasibnya sempat ia lakukan dengan mendaftar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu pada 2024 maupun paruh waktu pada 2025.

Namun, usahanya kandas karena namanya sudah dihapus dari sistem Dapodik.

Kepala SMAN 10 Makassar, Bahmansyur, akhirnya angkat bicara terkait kasus ini.

Menurutnya, Jupriadi memang sudah mengajar sejak masa kepemimpinan Drs. Syamsu Alam. Namun, ia menyebut ada masalah administrasi.

Bahmansyur menjelaskan bahwa Jupriadi tidak memiliki Akta IV maupun NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Selain itu, ia menegaskan bahwa Jupriadi tidak tercatat dalam absensi guru sejak Januari 2022.

“Selama tiga bulan terakhir, kami menilai tidak ada peningkatan dan perbaikan kinerja dari sisi kedisiplinan dan efektivitas pekerjaan,” kata Bahmansyur, Minggu (28/9/2025).

Pihak sekolah akhirnya resmi membebastugaskan Jupriadi per 8 Maret 2023, dengan tugas terakhirnya sebagai pengelola laboratorium komputer sekaligus penanggung jawab Smart School.

Selain berkarier sebagai tenaga honorer, Jupriadi juga sempat terjun ke dunia politik.

Pada Pemilu 2019, ia maju sebagai calon anggota DPRD Kota Makassar melalui Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), bertarung di Dapil IV Panakkukang-Manggala.

Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang seorang guru honorer mencalonkan diri. Keinginannya maju adalah untuk memperjuangkan nasib sesama honorer yang selama ini sering terabaikan.

“Saya sangat ingin sekali memperjuangkan kawan-kawan tenaga honorer yang ada di Kota Makassar karena guru honorer juga manusia butuh makan dan biaya transportasi, apalagi jika guru honorer tersebut sudah berkeluarga, tentu butuh kesejahteraan untuk menafkahi keluarganya,” ucap Jupriadi, Kamis (23/11/2019).

Namun, perjalanannya di dunia politik tidak mulus. Minimnya dukungan dana membuat langkahnya terhenti, hingga akhirnya ia gagal melangkah ke kursi dewan.

asus yang menimpa Jupriadi bukan sekadar cerita pribadi seorang guru honorer. Ini adalah potret nyata betapa rapuhnya posisi tenaga honorer di dunia pendidikan kita. Mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun tetap saja berhadapan dengan ketidakpastian status, gaji yang minim, hingga rentan diberhentikan secara sepihak.

Dari kacamata saya, duduk perkara utama dalam kisah Jupriadi ada pada ketidakjelasan regulasi dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer. Di satu sisi, sekolah berpegang pada aturan administrasi dan standar kinerja. Namun, di sisi lain, dedikasi Jupriadi yang sudah belasan tahun bekerja seolah tidak punya nilai tawar ketika terjadi konflik.

Polemik ini menunjukkan pentingnya reformasi manajemen guru honorer. Transparansi prosedur, mekanisme evaluasi yang adil, serta jaminan perlindungan sosial seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan dinas pendidikan. Jika tidak, kisah Jupriadi hanya akan menjadi satu dari sekian banyak cerita pilu tenaga honorer yang terlupakan.

Sebagai penulis, saya melihat kasus ini bukan sekadar soal Jupriadi dipecat. Ini adalah alarm keras bahwa dunia pendidikan masih menyisakan masalah besar dalam memperlakukan guru honorer, mereka yang sebenarnya menjadi ujung tombak pendidikan di sekolah-sekolah negeri, namun sering kali diperlakukan seperti “pekerja sementara” tanpa kepastian.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id