Alasan Menkeu Purbaya Tolak Program Tax Amnesty Berlanjut, Singgung Kredibilitas dan Pilih Fokus Ini

SURYA.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan menolak program pengampunan pajak (tax amnesty) diberlakukan kembali.

Kebijakan yang memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk mendapatkan penghapusan pajak yang seharusnya terutang ini sebenarnya sudah diberlakukan pada 2016-2017 dan 2022. 

Menurut Purbaya, tax amnesty justru berpotensi disalahgunakan wajib pajak yang sengaja melanggar kewajibannya.

"Pandangan saya begini, kalau amnesty berkali-kali, gimana kredibilitas amnesty? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar nanti ke depan-ke depan ada amnesty lagi," ujarnya kepada media di Pressroom Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9/2025), dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Program tax amnesty, kata Purbaya, juga bisa mengikis kredibilitas pemerintah dalam menegakkan kepatuhan pembayaran pajak.

"Setiap berapa tahun, kita mengeluarkan tax amnesty. Ini kan sudah satu, dua, nanti tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ya sudah."

"Semuanya akan, message-nya adalah kibulin aja pajaknya, nanti kita tunggu tax amnesty, pemutihannya di situ. Itu yang enggak boleh," ucapnya.

Pilih Fokus Ini

Alih-alih kembali memberlakukan tax amnesty, Purbaya memilih mengoptimalkan semua peraturan untuk menegakkan kepatuhan pembayaran pajak dan memberantas penggelapan pajak.

"Kita memajukan ekonomi. Supaya dengan tax ratio yang konstan, misalnya tax saya tumbuh banyak. Kita fokuskan di situ dulu," kata Purbaya.

"Kalau tax amnesty setiap berapa tahun, ya sudah. Nanti semuanya akan menyelundupkan duit, tiga tahun lagi buat tax amnesty."

"Jadi message-nya kurang bagus untuk saya sebagai menteri," tukasnya.

Iseng Telepon Kring Pajak 1500200 Tanyakan Coretax

Terkait soal pajak, Menkeu Purbaya sempat viral karena iseng menelpon Kring Pajak 1500200.  

Rupanya Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani ini ingin mengetes bawahannya di Rektorat Jenderal Pajak RI.

Momen ini juga diunggah diakun TikTok Direktorat Jenderal Pajak RI, Kamis (18/9/2025). 

Terlihat Purbaya menelpon kring pajak layaknya seorang pelanggan dan menanyakan terkait sistem perpajakan terbaru, Coretax.

"Coretax ya? Saya belum tau tuh Core Tax, boleh ga mbak kasih tau saya kira-kira berapa lama kalau daftar Core Tax segala macam?" tanya Purbaya.

Dalam video tersebut terlihat Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu duduk di sebelah Menteri Keuangan.

Seperti diketahui, Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna.

Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini.

Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung