Benarkah Puluhan Ribu Purnawirawan TNI Demo Pemakzulan Gibran? Ternyata Pakai Manipulasi AI

SURYA.co.id - Sebuah video yang ramai beredar di media sosial menampilkan kerumunan besar orang berseragam loreng di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Video itu diklaim sebagai aksi puluhan ribu purnawirawan TNI yang turun ke jalan menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, setelah dilakukan penelusuran, konten tersebut dipastikan tidak benar dan merupakan hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Klaim yang tersebar

Video tersebut awalnya diunggah melalui salah satu akun Facebook dengan narasi: “Demo puluhan ribu purnawirawan TNI menuju DPR.”

Dalam rekaman, tampak massa berbaju loreng memenuhi jalan sambil membawa bendera Merah Putih dan spanduk berisi tulisan protes.

Hasil pemeriksaan fakta

Melansir dari Kompas.com, Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan kejanggalan dalam tayangan tersebut. Spanduk yang terlihat di video memuat tulisan berantakan dan tidak terbaca dengan jelas, ciri umum dari konten yang dihasilkan AI generatif. Analisis lebih lanjut menggunakan perangkat Hive Moderation juga menunjukkan indikasi kuat bahwa video itu bukan asli, dengan tingkat probabilitas 99,9 persen merupakan buatan AI.

Meski demikian, wacana pemakzulan Gibran memang sempat muncul di ruang publik. Empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, pada Juni 2025 pernah melayangkan surat resmi ke DPR dan MPR.

Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu berisi permintaan agar lembaga legislatif memproses pemakzulan Wapres Gibran.

Namun, hingga kini tidak pernah ada aksi besar-besaran puluhan ribu purnawirawan TNI di Senayan sebagaimana ditampilkan dalam video yang viral tersebut.

Dengan demikian, dapat dipastikan klaim demonstrasi itu adalah hoaks.

Pemakzulan Gibran Tidak Mungkin Terealisasi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ikut menanggapi usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.

Jimly menilai, pemakzulan yang disuarakan sejumlah purnawirawan TNI ini sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.

Namun, ia menegaskan bahwa mekanisme impeachment sudah diatur secara ketat dalam konstitusi dan tidak bisa dijalankan secara serampangan.

“Hanya ekspresi kemarahan saja. Tapi, realisasinya rasanya tidak mungkin," kata Jimly saat ditemui di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/6/2025), melansir dari Kompas.com.

Jimly mengatakan, kekecewaan yang disuarakan para purnawirawan tidak bisa serta-merta diabaikan.

Menurut dia, kelompok tersebut bertindak dilandasi idealisme bernegara, bukan karena pertimbangan kekuasaan atau materi.

“Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah. Dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR, berkirim surat, jadi kita hormati gitu," ujar dia.

Jimly mengatakan, prosedur pemakzulan presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945 dan hanya bisa dilakukan jika memenuhi enam alasan utama.

Pertama, pengkhianatan terhadap negara.

Kedua, korupsi. Ketiga, suap dan tindak pidana berat (ancaman hukuman di atas lima tahun).

Keempat, perbuatan tercela, dan terakhir, alasan administratif seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden.

“Kalau mau dicari-cari alasannya, gampang itu. Tapi, harus dibuktikan. Misalnya, presiden buka pintu mobil dan meludah di jalanan, kena ibu-ibu, itu tercela atau tidak?” ucapnya memberi contoh.

Namun, menurut Jimly, pembuktian atas pelanggaran tersebut harus dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, setelah usulan diajukan oleh DPR dan disetujui oleh dua pertiga anggota DPR dan dua pertiga dari anggota MPR.

“Langkah pertama harus beres dulu di DPR. Nah, sekarang dua pertiga di DPR itu siapa? KIM plus, yang ketuanya adalah ketua umum Partai Gerindra, dan dia juga Presiden RI,” kata Jimly.

Oleh sebab itu, Jimly berpendapat bahwa wacana pemakzulan terhadap Gibran kecil kemungkinan akan direalisasikan secara politik, mengingat posisi Gibran yang merupakan pilihan langsung dari Presiden Prabowo serta putra dari mantan Presiden Jokowi yang pernah menjadi bagian dari kabinet Prabowo.

“Jadi, dengan semangat Presiden Prabowo untuk merangkul semua mantan-mantan, saya rasa itu tidak mungkin. Tidak mungkin Partai Gerindra dan begitu juga partai-partai koalisi itu akan mengambil inisiatif mencapai angka dua per tiga itu," nilai Jimly.

Ia menilai, wacana pemakzulan hanya akan menguras energi dan mengganggu fokus publik dalam mengawasi pemerintahan yang sedang berjalan.

Jimly mengajak masyarakat untuk mengalihkan perhatian dari konflik masa lalu dan mulai berpikir ke depan, termasuk kemungkinan melakukan reformasi sistemik dan amendemen konstitusi.

“Jadi, saran saya melalui semangat Idul Adha ini mari kita ya sedikit berkorban, mengorbankan kepentingan pribadi kita, mengorbankan sedikit perasaan kita untuk menata masa depan yang lebih baik gitu," pungkas dia.

Sebagai penulis, saya menilai penting untuk menempatkan isu ini secara proporsional.

Peredaran video yang menampilkan seolah-olah puluhan ribu purnawirawan TNI menggelar aksi di Senayan jelas perlu dilihat dengan sikap kritis. 

Verifikasi fakta yang dilakukan menunjukkan bahwa video tersebut bukan dokumentasi nyata, melainkan hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan.

Namun, di sisi lain, tidak bisa diabaikan bahwa memang ada suara dari sejumlah purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran.

Empat tokoh purnawirawan secara resmi menyampaikan aspirasi mereka melalui surat kepada DPR/MPR. Artinya, isu ini memang nyata, tetapi bentuk penyampaiannya tidak dalam bentuk demonstrasi massal seperti yang ditampilkan dalam video viral tersebut.

Dengan demikian, dari sudut pandang objektif, dua hal perlu dipisahkan dengan jelas:

1. Fakta manipulasi video — rekaman yang beredar terbukti hoaks.
2. Konteks politik yang sebenarnya — ada aspirasi dari sebagian purnawirawan, namun disalurkan lewat mekanisme surat resmi, bukan aksi jalanan.

Melihat fenomena ini, publik sebaiknya tidak terburu-buru mempercayai informasi viral di media sosial tanpa melakukan pengecekan.

Sikap kritis dan kesediaan untuk mencari klarifikasi dari sumber kredibel menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak dalam misinformasi.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id