Kasus Chromebook, Mahfud MD Sebut Nadiem Makarim Bersih Tapi Tetap Bersalah: Gagal di Malaysia

SURYA.CO.ID - Kasus pengadaan Chromebook yang menyeret nama Nadiem Makarim mendapat sorotan tajam dari Mahfud MD.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menyebut Nadiem Makarim sebagai sosok yang bersih dari korupsi, namun tetap bersalah karena salah langkah.

Mahfud menilai kebijakan Chromebook keliru, bahkan sudah gagal di Malaysia sebelum diterapkan di Indonesia.

Dalam podcast Terus Terang yang tayang Senin (8/9/2025), Mahfud MD menegaskan bahwa mantan bos Gojek itu adalah orang berintegritas.

Namun, Mahfud menilai penunjukan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan tidak tepat karena bukan berasal dari bidang pendidikan.

Menurutnya, selama menjabat sebagai Mendikbud, Nadiem tidak pernah sekalipun mendatangi perguruan tinggi untuk sosialisasi program pemerintah.

Mahfud juga menyoroti lemahnya pemahaman Nadiem soal birokrasi.

"Dia bersih (korupsi) itu iya, tapi birokrasi ndak paham dia," ucap Mahfud MD.

Meski menilai Nadiem bersih, Mahfud menegaskan kasus Chromebook tidak bisa diabaikan.

"Tetapi dalam kasus ini, sekarang jadi tersangka itu memang sebersih apapun tetap keliru," jelas Mahfud MD.

Ia mengungkap, sebelum dilantik sebagai menteri, Nadiem sudah membicarakan rencana kerja sama dengan Google dalam sebuah grup WhatsApp.

"Karena sebelum dilantik sebagai menteri, dia sudah berbicara tentang itu di sebuah grup WA yang sekarang ada di tangan Kejaksaan Agung," ujarnya.

Mahfud bahkan menyebut sapaan 'Mas Menteri' sudah digunakan di grup tersebut, meski Nadiem belum resmi menjabat.

"Untuk kerja sama Chromebook sama Google ini, dan bahkan di situ katanya Nadiem sudah disebut Mas Menteri di dalam grup sebelum jadi Menteri sudah disebut Mas Menteri oleh calon Staf Khususnya," ungkap Mahfud.

Gagal di Malaysia, Kenapa Dipakai di Indonesia?

Mahfud juga menyoroti keanehan kebijakan Chromebook yang diteruskan Nadiem.

"Berarti sudah ada bayangan ke situ. Padahal Chromebook itu ketika diajukan ke Menteri sebelumnya, Pak Muhadjir tidak direspons artinya ditolak. Kenapa? Karena Chromebook itu sudah dipakai di Malaysia 2013 dan justru diberhentikan tahun 2019 karena dianggap tidak bermanfaat, malah di kita diteruskan," jelas Mahfud heran.

Kondisi ini, menurut Mahfud, membuat Nadiem terindikasi memiliki Means Rea atau pikiran bersalah.

"Itu yang menyebabkan bagi Kejaksaan Agung, itu Means Rea. Ditolak oleh Menteri, dihentikan di Malaysia, lalu sudah ada Grup WA yang membicarakan bahwa kita harus bekerja sama dengan Google," katanya.

Mahfud menegaskan, pendidikan adalah hal vital sehingga kebijakan harus tepat.

"Mari kita lihat perkembangannya, karena ini Menteri Pendidikan ya. Banyak orang bertaruh nyawa demi pendidikan," tegas Mahfud.

Ia menambahkan, masih banyak hal yang lebih penting untuk diperbaiki di dunia pendidikan ketimbang memaksakan program Chromebook.

Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim terjerat di dua kasus korupsi yang sama-sama berkaitan dengan program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019-2023.

Namun, dua kasus tersebut ditangani dua lembaga penegak hukum yang berbeda, yakni:

1. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chrome atau Chromebook - ditangani oleh Kejaksaan Agung RI (Kejagung)
2. Kasus dugaan korupsi layanan penyimpanan data Google Cloud - diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kedua kasus terjadi pada masa pandemi Covid-19, ketika Kemendikbudristek RI mendorong pembelajaran daring (dalam jaringan/online).

Chromebook dan layanan penyimpanan Google Cloud sendiri merupakan bagian dari ekosistem teknologi untuk mendukung pendidikan jarak jauh.

Siapa Mahfud MD?

Mahfud MD adalah seorang politikus, akademisi, dan pakar hukum asal Indonesia.
Nama lengkapnya Mohammad Mahfud Mahmodin, lahir di Sampang, Madura, pada 13 Mei 1957.

Karier dan Jabatan Penting Mahfud MD:

1.Menteri Pertahanan RI pada era Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2000).

2. Menteri Kehakiman dan HAM RI (2000–2001).

3. Anggota DPR RI (2004–2008).

4. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) (2008–2013).

5. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju Jokowi (2019–2024).

6. Calon Wakil Presiden 2024 berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD Sebut Nadiem Makarim Bersih Korupsi, tapi soal Chromebook Tetap Keliru.