Rekam Jejak Irjen Rudi Setiawan, Kapolda Jabar yang Didesak Dedi Mulyadi Bebaskan Mahasiswa Demo

SURYA.co.id - Inilah rekam jejak Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan yang didesak Dedi Mulyadi untuk membebaskan mahasiswa pendemo.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan untuk membebaskan sejumlah mahasiswa yang diamankan ketika mengikuti aksi unjuk rasa di Bandung.

Menurutnya, mayoritas mahasiswa yang ditahan tidak melakukan tindak pidana, melainkan sekadar mengekspresikan diri secara spontan.

Dalam dialog bersama pemerintah dan kelompok mahasiswa di halaman Gedung Sate, Rabu (3/9/2025), Dedi menekankan bahwa tidak semua perilaku mahasiswa dalam aksi layak dipandang sebagai pelanggaran hukum.

“Sebagai orang tua bagi anak-anak Jawa Barat, saya melihat ada dua jenis kenakalan. Ada yang hanya sekadar teriak-teriak, dorong-dorongan, atau bikin macet. Itu bukan kriminal. Tapi ada juga yang bisa dikategorikan kriminal, misalnya kalau bawa senjata tajam atau narkoba,” jelasnya, melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Sosok Ketua DPRD Jabar yang Dipuji Dedi Mulyadi karena Berani Temui Pendemo, Disebut Satu-satunya

Karena itu, ia berharap aparat kepolisian dapat segera melepas mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran berat.

Dedi juga menambahkan, masih ada beberapa mahasiswa dari organisasi kampus yang hingga kini belum dibebaskan.

“Saya mohon Pak Kapolda bisa memberikan ruang. Kasihan orang tua mereka, banyak yang telepon saya sambil menangis,” ucapnya.

Dedi bahkan berencana mendatangi Polda Jabar secara langsung untuk menyampaikan permintaan tersebut.

“Saya akan datang ke Polda setelah ini. Mudah-mudahan hari ini juga mereka bisa pulang,” kata dia.

Menanggapi hal itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa pihak kepolisian terbuka terhadap kritik dan masukan. Ia mengapresiasi pernyataan mahasiswa dalam forum tersebut.

“Saya berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Semua masukan saya anggap konstruktif dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Rudi juga memastikan proses penyidikan berjalan secara transparan, termasuk ketika Gubernur Jabar menyampaikan niatnya untuk menjenguk mahasiswa yang ditahan.

“Silakan saja. Kami terbuka. Penyidikan juga terbuka, dan proses pendataan sedang berlangsung. Mohon doanya,” tutur Rudi.

Rekam Jejak Irjen Rudi Setiawan

Irjen Rudi Setiawan dikenal memiliki pengalaman panjang di berbagai bidang kepolisian, baik dalam penindakan hukum maupun manajemen organisasi.

Berbagai jabatan strategis di Polri sudah pernah diembannya.

Irjen Rudi mengawali karier sebagai Penyidik Madya Unit I Dit II/Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Ia kemudian menjabat Kapolres Indramayu Polda Jabar pada 2010.

Kemudian, dia menjabat sebagai Wadirreskrimsus Polda Sumut pada 2012.

Rudi juga pernah mendapatkan penugasan sebagai Sekretaris Pribadi Presiden RI pada 2013.

Selanjutnya, ia menjabat sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota (2014), Kasubdit IV Dittipidum Bareskrim Polri (2015), dan Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Jabatan strategis lainnya yang pernah ia emban adalah Dirreskrimsus di Polda Lampung dan Polda Sumatera Selatan pada 2017, Kapolrestabes Surabaya Polda Jatim (2017), Wakapolda Lampung dan Sumsel (2019), hingga menjadi Sahli Sospol Kapolri dan Deputi Penindakan KPK pada 2023.

Menurut Hendra, dengan pengalaman yang dimiliki, Rudi dinilai mampu memperkuat program-program strategis di wilayah hukum Polda Jabar.

Seluruh jajaran Polda Jawa Barat menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung kepemimpinan baru Irjen Rudi Setiawan.

“Selamat bertugas kepada Bapak Irjen Pol Rudi Setiawan. Semoga Jawa Barat selalu ada di hati dan tetap menjadi prioritas dalam pengabdian beliau. Kami semua siap mendukung kebijakan serta program beliau untuk kebaikan masyarakat dan institusi,” ujar Hendra tegas.

Harta Kekayaan Irjen Rudi Setiawan

Irjen Rudi Setiawan tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3,3 miliar.

Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada tanggal 6 Maret 2023.

Berikut ini daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Irjen Rudi Setiawan.

I. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 71.700.000

1. MOBIL, HONDA CRV RM3 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000

2. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 523.926.587

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.302.626.587

II. HUTANG Rp. ----

III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 3.302.626.587.

Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa, sekaligus upaya menjaga keseimbangan antara hak demokratis dan ketertiban hukum.

Pandangan bahwa tidak semua tindakan mahasiswa saat demonstrasi harus dianggap kriminal dapat dipahami, sebab aksi massa memang kerap diwarnai ekspresi spontan.

Namun, pada saat yang sama, aparat kepolisian tetap memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan menindak pelanggaran yang benar-benar bersifat pidana.

Sikap terbuka Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan, patut diapresiasi karena menegaskan bahwa kepolisian tidak antikritik dan bersedia menerima masukan dari mahasiswa maupun pemerintah daerah.

Keterbukaan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik serta menghindari kesan represif dalam penanganan aksi unjuk rasa.

Secara objektif, polemik ini memperlihatkan dua sisi yang perlu berjalan seimbang: di satu sisi mahasiswa sebagai agen perubahan berhak menyampaikan aspirasi, sementara di sisi lain aparat perlu memastikan aksi berlangsung tertib tanpa mengancam keamanan umum.

Dialog terbuka seperti yang berlangsung di Gedung Sate bisa menjadi contoh pendekatan yang lebih konstruktif ketimbang langkah represif.

Dengan demikian, esensi persoalan bukan hanya soal pembebasan mahasiswa yang ditahan, melainkan bagaimana ke depan mekanisme penyampaian aspirasi dapat difasilitasi tanpa menimbulkan gesekan yang berujung kriminalisasi atau ketidakpercayaan antara mahasiswa dan aparat.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id