Rekam Jejak Gus Irfan yang Disebut Berpeluang Jadi Menteri Haji dan Umrah, Cucu Pendiri NU

SURYA.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Salah satu poin yang terdapat pada UU tersebut, adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Kementerian ini dirancang sebagai pusat kendali tunggal atau one stop service untuk semua urusan ibadah haji dan umrah.

Dengan begitu, semua persoalan terkait haji dikoordinasikan oleh Kementerian Haji dan Umrah, bahkan Kementerian Agama tak lagi memiliki kewenangan.

Hasan menyampaikan, Prabowo bakal menerbitkan peraturan presiden untuk menindaklanjuti pembentukan kementerian, sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan DPR dalam revisi UU Haji dan Umrah.

"Tapi yang jelas presiden akan membuatkan peraturan presiden yang baru untuk menjalankan undang-undang membentuk Kementerian Haji," ucap dia.

Sejak saat itu muncul pertanyaan siapa yang akan memimpin Kementerian Haji dan Umrah.

Satu nama yang disebut-sebut berpeluang mengisi posisi Menteri Kementerian Haji dan Umrah, adalah Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf.

"Apakah kepala sekarang akan otomatis jadi menteri? Itu biar presiden yang tentukan," kata Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025), dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Lantas, siapa sosok Mochamad Irfan Yusuf?

Baca juga: Duduk Perkara Salsa Erwina Berani Tantang Debat Ahmad Sahroni, Tak Gentar Meski Keluarga Didatangi

Sosok Mochamad Irfan Yusuf

Mochamad Irfan Yusuf, atau akrab disapa Gus Irfan lahir di Jombang, Jawa Timur, 24 April 1962.

Ia merupakan putra dari KH Yusuf Hasyim sekaligus cucu dari KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Ia menempuh pendidikan dasar di Jombang dan melanjutkan ke SMPP Jombang (sekarang SMAN 2 Jombang) dan lulus pada 1981.

Setelah itu, ia mengenyam pendidikan sarjanan di Universitas Brawijaya hingga meraih gelar sarjana pada 1985.

Ia juga meneruskan pendidikan magister di kampus yang sama.

Sejak 1989, ia aktif sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, pesantren yang didirikan sang kakek.

Kemudian dari 1996-2016, ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebuireng.

Kini, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) yang fokus pada pemberdayaan ekonomi warga NU.

Baca juga: Kondisi Terkini Puspita Aulia, Istri Ilham Pradipta Bos Bank Plat Merah Usai Suami Tewas Dibunuh

Selain di lingkungan pesantren, Gus Irfan juga terjun ke politik. Ia adalah kader Partai Gerindra.

Pada 2018, ia ikut mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres sebagai salah satu juru bicara.

Kemudian pada Pemilu 2024, ia maju sebagai calon anggota legislatif dari dapil Jawa Timur VIII.

Saat itu, ia meraih 77.443 suara dan berhasil duduk sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

Akan tetapi, setelahnya ia dipercaya Presiden Prabowo untuk memimpin BP Haji.

Kini, nama Gus Irfan disebut-sebut sebagai kandidat kuat Menteri Haji dan Umrah setelah lembaga tersebut resmi berubah menjadi kementerian.

Tanggapan PBNU

Di sisi lain, wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah mendapat dukungan penuh dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

PBNU menilai, keputusan tersebut mampu membuat pengelolaan haji lebih optimal. 

Peningkatan status menjadi kementerian ini, sebelumnya dilakukan melalui pengambilan keputusan tingkat II antara DPR dengan pemerintah, dan mengesahkan revisi UU No 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang

Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, menilai bahwa keputusan ini sudah tepat. 

Menurutnya. dengan menjadi kementerian khusus, maka tentu akan menjadi lebih fokus. 

"Saya kira lebih bagus demikian," kata Gus Fahrur saat dikonfirmasi dari Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Rabu (27/8/2025). 

Dalam penjelasannya, Gus Fahrur mengungkapkan, pihaknya setuju jika keputusan ini mampu melakukan integrasi penuh terkait sistem tata kelola haji, dengan membuat Badan Pengelola Haji menjadi kementerian tersendiri. 

Harapannya, tentu penyelenggaraan haji agar lebih terpadu, profesional serta bisa efisien. 

Gus Fahrur termasuk pihak yang yakin, bahwa jika kewenangan dikonsolidasikan oleh kementerian khusus, maka akan lebih efektif. Baik perencanaan maupun pelaksanaan.

Sehingga, keputusan ini disambut baik. 

"Bisa berjalan lebih cepat, fleksibel dan sesuai dengan dinamika di lapangan," tandas Gus Fahrur yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Annur 1 Bululawang Malang. 

(Kompas.com/SURYA.CO.ID Yusron Naufal)

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung