Ancaman Bencana Besar tapi Anggaran Kebencanaan 2026 Berkurang, Ini Penjelasan Pemkab & DPRD Jember

Ringkasan Berita:

• Pemangkasan Anggaran: Pemkab Jember dan DPRD kurangi alokasi dana BPBD di APBD 2026 jadi Rp 8 M lebih sedikit.
• Kritik DPRD: Fraksi Nasdem kritik pemangkasan ini di tengah ancaman bencana yang lengkap. Dana BTT hanya Rp 15 M, meminta Pemkab aktifkan kembali Forum CSR.
• Kekhawatiran: Anggaran menipis, BPBD Jember harapkan bantuan CSR dari pengusaha untuk logistik kebencanaan.
• Tanggapan Pemkab: Sekda Jember memastikan logistik tersedia dan didukung BNPB/BPBD Provinsi. Mitigasi dibantu Pemprov/Pusat.

SURYA.co.id, JEMBER - Di tengah ancaman bencana yang begitu komplit, tetapi Pemkab dan DPRD Jember mengurangi alokasi dana kebencanaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember 2026.

Ketua Fraksi Partai Nasdem, DPRD Jember David Handoko Seto mengungkapkan, alokasi dana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada APBD tahun depan cuma Rp 8 miliar lebih sedikit.

Baca juga: Potensi Cuaca Ekstrem di Jatim 2025, BPBD Jember Catat 93 Kali Bencana, 21 Banjir, dan 26 Longsor

"Rp 5 miliar lebih untuk belanja pegawai, sementara Rp 3 miliar digunakan untuk operasional maupun pengadaan barang dan jasa," ujarnya, Minggu (7/12/2024).

Menurutnya, jumlah tersebut berkurang sangat banyak, akibat dampak dari efisiensi anggaran.

Kata dia, tahun anggaran 2025 BPBD Jember mendapatkan alokasi lebih dari Rp 10 miliar.

"Pemangkasan anggaran dari pusat di APBD 2026 merupakan tantangan bersama, Bupati dan DPRD harus duduk bersama agar penanganan bencana dibisa dilakukan dengan semua stakeholder," ungkap David.

David meminta BPBD Jember harus punya terobosan baru dalam upaya penanggulangan bencana, mengingat biaya tidak terduga (BTT) yang tersedia pada tahun depan hanya Rp 15 miliar.

"Kami meminta kepada Bupati untuk mengaktifkan kembali forum CSR, karena dengan hal itu bisa berkolaborasi (dengan pengusaha) saat penanganan bencana, terutama kebutuhan material," paparnya.

Selain itu, lanjut dia, diskusi dan pertemuan dalam forum pengurangan risiko bencana juga perlu diaktifkan, supaya kesiapsiagaan relawan lebih mantab.

"Teman-teman relawan tidak perlu dibayar, tetapi butuh fasilitasi dari pemerintah daerah. Agar mereka bisa berdaya membantu pemerintah dalam menangani bencana," urainya.

Mengingat, kata David, Bumi Pandalungan dikeliling ancaman bencana sangat lengkap, sebab wilayah ini punya laut, gunung, hitam dan sungai sangat banyak.

"Kemarin juga sudah terjadi (bencana) akibat hujan deras, adanya beberapa banjir luapan sungai. Jadi adanya Pemangkasan anggaran iku menjadi tantangan yang harus dijawab bersama-sama," ucap Sekretaris Komisi C DPRD Jember ini.

Dampak Efisiensi Anggaran

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Akhmad Helmi Lukman mengungkapkan, masyarakat tidak perlu khawatir ketersediaan logistik kebencanaan.

"Sudah ada semua, kami juga diback up oleh BNPB, maupun BPBD Jawa Timur termasuk Dinsos Provisi Jawa Timur," tanggapnya.