Sentilan DPRD Jatim Agar BUMD Tak Manja dan Cuma Jadi Beban APBD, Waktunya Mandiri !

Ringkasan Berita:

• Badan Usaha Milik Daerah di Jawa Timur diminta segera menghentikan kebiasaan menggunakan pola lama yang hanya bergantung penuh pada kucuran modal dari dana APBD.
• Pihak legislatif mendesak adanya reformasi total pada sistem manajerial agar anggaran daerah tidak terbuang sia-sia.
• Para direksi BUMD dituntut berani mengambil langkah ekstrem demi menyelamatkan aset daerah dari jurang keterpurukan ekonomi global.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Badan Usaha Milik Daerah di Jawa Timur diminta segera menghentikan kebiasaan menggunakan pola lama yang hanya bergantung penuh pada kucuran modal dari dana APBD.

Komisi C DPRD Jatim memberikan peringatan kepada seluruh BUMD yang masih menjalankan pola lama itu.

Sorotan tajam itu diberikan karena sebagian besar korporasi milik pemerintah provinsi itu dinilai masih loyo dan belum berkontribusi maksimal.

Pihak legislatif mendesak adanya reformasi total pada sistem manajerial agar anggaran daerah tidak terbuang sia-sia.

Baca juga: DPRD Jatim Dorong Seluruh BUMD di Jawa Timur Bisa Optimal

Sentilan Keras Sektor Keuangan

DPRD Jatim kini memberikan perhatian khusus lewat pembentukan Pansus guna menguliti satu per satu kelemahan internal perusahaan.

"Namun, ada juga yang sudah baik, seperti Bank Jatim," kata Mahdi saat berbincang dalam Podcast Ngobrol Bareng Dewan, dikutip Jumat (5/6/2026).

Politisi senior itu menyayangkan sikap manajemen yang kurang agresif dalam melakukan ekspansi bisnis secara mandiri tanpa disubsidi negara.

Sistem perekrutan pegawai yang selama ini terkesan tertutup diminta segera diubah dengan skema seleksi yang jauh lebih ketat.

"SDM yang direkrut harus benar-benar sesuai bidangnya dan melalui seleksi yang ketat," jelas politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Baca juga: Pansus Dorong DABN Jadi BUMD, Komisi D DPRD Jatim Anggap Layak

Tuntutan Profesional Tanpa Kompromi

Para direksi BUMD dituntut berani mengambil langkah ekstrem demi menyelamatkan aset daerah dari jurang keterpurukan ekonomi global.

Terobosan itu salah satunya bisa direalisasikan dengan memberikan ruang bagi anak muda potensial untuk menduduki posisi strategis.

"Kalau BUMD ingin naik kelas, harus berani merekrut SDM profesional dan meninggalkan pola lama," ungkap Mahdi.

Langkah penyegaran internal itu dinilai menjadi harga mati jika perusahaan pelat merah ingin memenangkan persaingan pasar.

Pengawasan Ketat Dongkrak PAD

Komisi C berkomitmen untuk terus mengawal ketat jalannya roda bisnis setiap instansi lewat evaluasi kinerja berkala.

Ketegasan itu semata-mata dilakukan agar pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah bisa melonjak tajam demi membiayai fasilitas publik.

"Kalau pengelolaannya profesional dan diawasi dengan serius, maka BUMD akan lebih hati-hence, lebih fokus bekerja," ucapnya.