DPRD Jatim Dorong Seluruh BUMD di Jawa Timur Bisa Optimal

Ringkasan Berita:

• DPRD Jatim menyoroti kinerja BUMD yang dinilai belum optimal dalam meningkatkan PAD daerah.
• Fraksi PKS, PKB, dan Gerindra meminta evaluasi berbasis kinerja, tata kelola profesional, dan transparansi publik.
• Gubernur Khofifah menegaskan penilaian BUMD harus proporsional sambil mencontohkan laba Bank Jatim tertinggi di antara BPD nasional.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur (Jatim), yang membahas Pandangan Akhir Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Kamis (13/5/2026).

Sejumlah fraksi di DPRD Jatim menilai, kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum maksimal. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim didorong melakukan pembenahan tata kelola, agar perusahaan daerah mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, didampingi Wakil Ketua Hidayat. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga hadir bersama jajaran Pemprov Jatim.

Fraksi PKS Nilai Kinerja BUMD Stagnan

Fraksi PKS DPRD Jatim menilai, sejumlah BUMD belum mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun instrumen intervensi pemerintah pada sektor strategis.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, mengatakan kontribusi BUMD terhadap PAD cenderung stagnan sehingga perlu langkah evaluasi yang lebih serius.

Menurutnya, penguatan tata kelola berbasis Good Corporate Governance (GCG) harus dilakukan secara konsisten dan terukur.

“Dengan penetapan Key Performance Indicators (KPI) yang berbasis outcome seperti profitabilitas, kontribusi dividen dan efisiensi aset. Selain itu, evaluasi direksi dan komisaris harus dilakukan secara periodik dan berbasis kinerja yang terukur, bukan sekadar administratif,” kata Lilik.

Fraksi PKS juga meminta transparansi data kinerja BUMD dibuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.

PKB dan Gerindra Minta Evaluasi Menyeluruh

Pandangan serupa juga disampaikan Fraksi PKB DPRD Jatim. Mereka menyoroti fungsi ganda BUMD yang selama ini berorientasi mencari laba, sekaligus menjalankan pelayanan publik.

Namun, Fraksi PKB menilai fungsi sosial tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi lemahnya kinerja manajemen perusahaan daerah.

“Pemerintah provinsi harus mempertegas batas antara entitas yang murni berorientasi laba (profit oriented), dan unit yang mengemban misi pelayanan (public service oriented),” ujar Juru Bicara Fraksi PKB, Yoyok Mulyadi.

PKB juga meminta rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BUMD dijadikan parameter utama evaluasi kinerja.

Sementara, Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya tata kelola BUMD yang sehat, profesional dan terukur.

Juru Bicara Fraksi Gerindra, MH Rofiq, mengatakan penilaian kinerja BUMD harus berbasis indikator yang jelas.

“Seperti kesehatan keuangan, kontribusi dividen, kualitas aset, tata kelola dan dukungan terhadap misi pembangunan daerah. Penyertaan modal perlu disertai rencana bisnis yang terukur dan dapat dievaluasi,” katanya.

Gubernur Khofifah Singgung Kinerja Bank Jatim