Pemkab Gresik Raih Opini WTP dari BPK Kali ke-11 Berturut-Turut

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Gresik meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
• Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, capaian opini WTP ke-11 yang diraih Kabupaten Gresik secara berturut-turut karena konsistensi lebih dari satu dekade.
• Di balik 11 kali opini WTP diraih Pemkab Gresik, terdapat berbagai upaya pembenahan internal yang terus dilakukan Pemerintah Daerah secara disiplin.

SURYA.CO.ID, GRESIK - Pemerintah Kabupaten Gresik meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo pada Jumat (29/5/2026).

Baca juga: KEK Gresik JIIPE Melalui Gotong Royong Sejumlah Perusahaan Bagikan Hewan Qurban ke Masyarakat

Konsistensi Satu Dekade Kelola Anggaran

Hal itu diraih atas tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, capaian opini WTP ke-11 yang diraih Kabupaten Gresik secara berturut-turut karena lebih dari satu dekade konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan Daerah di tengah pertumbuhan industri dan pembangunan yang terus bergerak.

Menurut Bupati Yani capaian WTP ke-11 berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh Perangkat Daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik di tengah dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang.

“Capaian ini bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah,” kata Bupati Yani, dalam rilis Diskominfo Gresik.

Lebih lanjut Bupati Yani menambahkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik akan terus memperkuat tata kelola Pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal.

"Kabupaten Gresik mampu mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan," imbuhnya.

Baca juga: Tradisi Unik Idul Adha di Gresik, Rela Berburu Daging Kurban Murah dari Tukang Potong Hewan

Pembenahan Masif Budaya Kerja Birokrasi

Di balik 11 kali opini WTP diraih Pemkab Gresik, terdapat berbagai upaya pembenahan internal yang terus dilakukan Pemerintah Daerah secara disiplin.

"Perlahan, tata kelola keuangan tidak lagi dipandang sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi yang menuntut ketelitian, transparansi dan akuntabilitas," katanya.

Sementara Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, mengatakan, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 merupakan amanat konstitusi yang harus diselesaikan tepat waktu.

“Opini WTP itu menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi, apabila terdapat kasus yang tidak berkaitan langsung dengan penyajian laporan keuangan, maka hal tersebut tidak otomatis memengaruhi opini,” jelasnya.

Pengawasan Berlapis Independensi BPK Jatim

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin juga menyinggung sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2026 sebagai pengingat untuk memperkuat kualitas audit tata kelola Pemerintahan Daerah.

“Jadi, bukan keputusan satu orang. Ada review internal dan cross review (tinjauan silang) antar wilayah untuk memastikan independensi dan objektivitas pemeriksaan,” tegasnya.

Dari hasil pemeriksaan itu, BPK Perwakilan Jawa Timur menyimpulkan bahwa seluruh 33 Pemerintah Daerah di Jawa Timur yang hadir berhasil meraih opini WTP.

“Seperti yang pernah disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, WTP bukanlah prestasi, melainkan kewajiban. Justru mempertahankannya yang tidak mudah,” katanya.

Penyerahan LHP itu turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir, Sekretaris Daerah Achmad Washil Miftahul Rachman, serta Inspektur Achmad Hadi.