Rabu, 27 Mei 2026

BP Taskin Apresiasi Langkah Jember Perbaiki Data Kemiskinan Bermasalah

Pemkab Jember Jatim kerahkan 20 ribu ASN validasi data kemiskinan, ribuan penerima bansos bermasalah ditemukan.

Tayang:
Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Cak Sur
istimewa/Dokumentasi Diskominfo Jember
INOVASI DAERAH - Bupati Jember, Muhammad Fawait (dua dari kanan), mendapatkan apresiasi dari BP Taskin terkait inovasi daerah dalam hal pengentasan kemiskinan. 

Proses verval juga didukung teknologi digital berbasis web dan telepon pintar, sehingga hasil verifikasi dapat diunggah secara real time.

Berikut hasil penting dari proses verifikasi data kemiskinan di Jember:

  • 96.126 kepala keluarga berhasil diverifikasi
  • Capaian verval mencapai 98 persen target
  • 16.766 warga tercatat sudah meninggal dunia
  • 10.703 kepala keluarga diketahui pindah keluar Jember
  • Ribuan data penerima bantuan dinilai tidak valid

Temuan tersebut, menjadi bukti pentingnya pembaruan data langsung di lapangan agar bansos tidak salah sasaran.

BP Taskin Sebut Jember Layak Jadi Contoh Nasional

Langkah Pemkab Jember mendapat apresiasi dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Apresiasi itu disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta.

Menurut Iwan, inovasi yang dilakukan Pemkab Jember layak menjadi praktik baik nasional, terutama dalam penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujar Iwan.

Ia menilai, persoalan utama pengentasan kemiskinan selama ini bukan hanya besarnya angka kemiskinan, tetapi juga validitas data dan tumpang tindih program bantuan.

Karena itu, integrasi data menjadi kunci agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan nasional per September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa.

Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen pada 2026.

“Percepatan pengentasan kemiskinan harus didukung penguatan kualitas data, ketepatan program, dan koordinasi pusat serta daerah yang efektif,” kata Iwan.

Sumber: Surya
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved