BP Taskin Apresiasi Langkah Jember Perbaiki Data Kemiskinan Bermasalah

Ringkasan Berita:

• Pemkab Jember Jatim mengembangkan intervensi sosial berbasis data mikro BNBA agar bantuan sosial lebih tepat sasaran bagi warga miskin.
• Sebanyak 20 ribu ASN diterjunkan melakukan verifikasi langsung ke rumah warga dan menemukan ribuan data penerima bantuan tidak valid.
• Langkah pembenahan data kemiskinan Jember mendapat apresiasi BP Taskin dan dinilai layak menjadi contoh nasional.

SURYA.CO.ID, JEMBER - Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menegaskan pengentasan kemiskinan harus dibangun di atas data yang akurat dan sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Jember, Jawa Timur (Jatim), kini mengembangkan pola intervensi sosial berbasis data mikro By Name By Address (BNBA) agar seluruh bantuan sosial (Bansos) benar-benar diterima warga yang membutuhkan.

“Kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran,” ujar Gus Fawait pada Jumat (22/5/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Jember turun dari 9,01 persen pada 2024, menjadi 8,67 persen pada 2025.

Sebanyak 8,01 ribu jiwa berhasil keluar dari kategori penduduk miskin.

Meski demikian, jumlah penduduk miskin di Jember masih menjadi terbesar kedua di Jawa Timur dengan total mencapai 216,76 ribu jiwa.

Fokus Intervensi untuk Kelompok Miskin Ekstrem

Pemkab Jember kini memfokuskan intervensi pada kelompok Desil 1, atau kelompok masyarakat paling miskin melalui proses verifikasi dan validasi (verval) DTSEN.

Total sasaran prioritas yang diverifikasi mencapai 97.060 kepala keluarga.

Dari jumlah itu, lebih dari 68 ribu kepala keluarga diprioritaskan menerima intervensi program secara cepat dan langsung.

Langkah yang menjadi perhatian nasional, adalah keterlibatan besar-besaran aparatur sipil negara (ASN) dalam proses validasi data.

Lebih dari 20 ribu ASN diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi masyarakat secara faktual.

Sebelum turun ke lapangan, para ASN mendapatkan pembekalan bersama BPS dan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial, agar proses verifikasi berjalan sesuai standar nasional.

Verifikasi dilakukan selama satu bulan mulai 17 April hingga 17 Mei 2025.

ASN mendatangi rumah warga satu per satu menggunakan metode ground check, untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya.

Ribuan Data Penerima Bansos Bermasalah Ditemukan

Dalam proses verifikasi tersebut, pemeriksaan dilakukan terhadap 39 indikator kemiskinan, mulai dari kondisi rumah, penghasilan, akses pendidikan, hingga kondisi sosial keluarga.

Proses verval juga didukung teknologi digital berbasis web dan telepon pintar, sehingga hasil verifikasi dapat diunggah secara real time.

Berikut hasil penting dari proses verifikasi data kemiskinan di Jember:

• 96.126 kepala keluarga berhasil diverifikasi
• Capaian verval mencapai 98 persen target
• 16.766 warga tercatat sudah meninggal dunia
• 10.703 kepala keluarga diketahui pindah keluar Jember
• Ribuan data penerima bantuan dinilai tidak valid

Temuan tersebut, menjadi bukti pentingnya pembaruan data langsung di lapangan agar bansos tidak salah sasaran.

BP Taskin Sebut Jember Layak Jadi Contoh Nasional

Langkah Pemkab Jember mendapat apresiasi dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Apresiasi itu disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta.

Menurut Iwan, inovasi yang dilakukan Pemkab Jember layak menjadi praktik baik nasional, terutama dalam penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujar Iwan.

Ia menilai, persoalan utama pengentasan kemiskinan selama ini bukan hanya besarnya angka kemiskinan, tetapi juga validitas data dan tumpang tindih program bantuan.

Karena itu, integrasi data menjadi kunci agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan nasional per September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa.

Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen pada 2026.

“Percepatan pengentasan kemiskinan harus didukung penguatan kualitas data, ketepatan program, dan koordinasi pusat serta daerah yang efektif,” kata Iwan.