Harga Solar Naik, Nelayan Lamongan Tak Gentar Tetap Melaut

Ringkasan Berita:

• Ketersediaan solar subsidi di wilayah pesisir Lamongan (Brondong, Paciran, Blimbing), Jawa Timur (Jatim), dipastikan aman tanpa antrean panjang.
• Nelayan dengan kapal di bawah 30 GT di Lamongan tetap mendapat prioritas subsidi sesuai regulasi yang berlaku.
• HNSI dan Pemerintah Daerah memperketat pengawasan distribusi untuk mencegah penyelewengan dan menjaga stabilitas ekonomi pesisir.

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi ribuan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Jatim), dipastikan dalam kondisi aman dan stabil. Meski sempat dibayangi kekhawatiran akibat penyesuaian harga energi nasional, aktivitas ekonomi di sentra perikanan Jawa Timur ini terpantau tetap produktif tanpa kendala distribusi yang berarti.

Berdasarkan pantauan SURYA.co.id di lapangan, sejumlah titik vital seperti Pelabuhan Brondong, Paciran, Weru hingga Sedayu, pasokan solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) mengalir lancar. Tidak tampak adanya antrean panjang yang biasanya menjadi indikator kelangkaan BBM di wilayah pesisir.

Nelayan Blimbing: Stok Aman, Melaut Normal

Salah satu nelayan asal Blimbing, Jamal, mengonfirmasi bahwa akses mendapatkan solar saat ini masih relatif mudah. Bagi para nelayan, kepastian ketersediaan barang jauh lebih krusial dibandingkan fluktuasi harga yang masih dalam batas toleransi operasional.

“Kalau untuk stok masih aman, tidak ada kelangkaan. Kami masih bisa melaut seperti biasa tanpa harus mengantre berhari-hari,” ujar Jamal saat ditemui SURYA.co.id di dermaga, Selasa (5/5/2026).

Meski demikian, Jamal tidak menampik adanya beban psikologis dan finansial akibat kenaikan harga. Pengeluaran operasional per keberangkatan (fishing trip) membengkak, terutama bagi pemilik kapal berukuran sedang hingga besar yang membutuhkan ribuan liter solar sekali jalan.

Siasat Efisiensi di Tengah Kenaikan Biaya

Untuk menyiasati biaya bahan bakar yang lebih tinggi, para nelayan di Paciran mulai menerapkan pola melaut yang lebih efisien. Langkah-langkah yang diambil meliputi:

• Pengurangan Jarak Tempuh: Memaksimalkan area tangkapan (fishing ground) yang lebih dekat jika memungkinkan.
• Optimasi Waktu: Mengatur durasi operasional agar penggunaan mesin lebih efektif.
• Manajemen Logistik: Berbagi biaya perbekalan antar kru kapal secara lebih ketat.

“Kenaikan harga pasti terasa di dompet, tapi kami tetap melaut. Kalau berhenti, tidak ada pemasukan sama sekali untuk keluarga,” tambah Jamal.

HNSI: Keunggulan Armada di Bawah 30 GT

Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lamongan Bidang Lingkungan, Mukhlisin Amar, menjelaskan mengapa kondisi di Lamongan cenderung lebih stabil dibandingkan daerah lain seperti Juana, Jawa Tengah.

Menurut Mukhlisin, mayoritas armada nelayan di Lamongan adalah kapal dengan bobot di bawah 30 Gross Tonnage (GT). Sesuai regulasi nasional, kapal dalam kategori ini merupakan penerima sah BBM subsidi.

“Nelayan Lamongan umumnya memakai armada kapal di bawah 30 GT. Ini yang membuat mereka tetap bisa mengakses solar subsidi secara legal. Selain itu, sebagian nelayan kecil sudah mulai beralih menggunakan konversi ke LPG, yang jauh lebih hemat,” jelas Mukhlisin kepada SURYA.co.id.

Pengawasan Ketat Distribusi Subsidi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan melalui dinas terkait terus memperketat pengawasan di setiap SPBN. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada praktik penyelewengan atau penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Koordinasi rutin dengan pihak penyedia BBM (Pertamina) dilakukan, guna menjaga stabilitas pasokan, terutama menjelang musim panen ikan di mana permintaan solar biasanya melonjak tajam.

HNSI berharap, pemerintah tetap menjaga integritas distribusi agar solar subsidi benar-benar sampai ke tangan nelayan yang berhak.

“Kami minta pemerintah terus mengawasi. Jangan sampai ada penyimpangan di lapangan yang merugikan nelayan kecil,” tutup Mukhlisin.