Siswa 4 Sekolah di Patrang Jember Tolak MBG, DPRD Mendesak Audit Kualitas dan Menu

"Jika hal ini diurus pasti akan mendapatkan visitasi, uji petik dan memastikan apakah standartnya sesuai, pengolahannya sesuai. Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa kok belum? karena ini bagian dari quality control," paparnya.

Selain itu, legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan ini, juga menyarankan agar SPPG menyajikan menu yang lebih familiar dan mendidik bagi siswa. 

"Dicek gizinya, jangan latah dengan menyajikan makanan yang kami dengar kemarin seperti burger, spageti. Harus ada sisi mendidiknya juga, boleh bervariasi tetapi gak perlu kebarat-baratan juga," ulas Widarto.

Rapat Gabungan Lintas Sektor Akan Digelar

Untuk mencari solusi komprehensif, Widarto mengaku akan segera memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. 

Rapat gabungan lintas sektor ini, juga akan mengundang SPPG untuk menggali hasil pengawasan pelaksanaan MBG di Jember.

"Karena ini menyangkut anak-anak kita. Maka kita agendakan rapat gabungan lintas sektor termasuk mengundang OPD terkait dan SPPG nya juga," tuturnya.

Langkah ini, diharapkan dapat mencegah terulangnya penolakan MBG oleh siswa, demi memastikan program prioritas nasional yang bertujuan mempersiapkan generasi emas 2045, dapat berjalan optimal dan gizi anak-anak terpenuhi secara baik.

Adapun 10 dapur sehat di Jember tersebar di Kecamatan Patrang, Bintoro, Kaliwates, Gumukmas, Sukowono, Silo, dua di Kecamatan Semboro dan terbaru Tempurejo dengan kapasitas penyediaan MBG bervariasi antara 3.000 hingga 4.000 porsi tiap harinya.