DPRD Kediri Bertekad Bangkit Pasca Gedung Dewan Terbakar, Meski Dana Transfer Susut Rp 128 Miliar

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Sebulan lebih pasca insiden kebakaran yang melanda gedung DPRD Kabupaten Kediri pada 30 Agustus 2025 lalu, lembaga legislatif itu kembali menggelar rapat paripurna perdana, Senin (6/10/2025). Rapat berlangsung di ruang sementara Tegowangi Lantai 3 BKAD Kabupaten Kediri.

Ketua DPRD Kediri, Murdi Hantoro menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada Pemkab Kediri khususnya kepada Bupati Hanindhito Himawan Pramana dan jajaran yang memfasilitasi pelaksanaan paripurna pertama setelah kebakaran tersebut.

"Sejak 30 Agustus, gedung DPRD terbakar dan tidak bisa ditempati untuk rapat besar seperti rapat anggaran dan paripurna. Jadi hari ini merupakan rapat paripurna pertama, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Kediri dan jajarannya yang sudah membantu memfasilitasi," kata Murdi.

Dalam rapat paripurna tersebut, ada empat agenda utama yang dibahas. Pertama, laporan kegiatan komisi-komisi DPRD selama masa persidangan ketiga tahun 2024-2025. 

Kedua, laporan hasil reses para anggota DPRD. Ketiga, penjelasan dari Bupati Kediri mengenai rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa. "Dan keempat penetapan rencana kerja DPRD untuk tahun 2026," imbuh Murdi. 

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan meski gedung utama DPRD belum bisa digunakan, aktivitas kedewanan tetap berjalan normal. Berbagai rapat komisi, badan, hingga pembahasan anggaran tetap dilakukan di sejumlah lokasi alternatif.

"Alhamdulillah rapat hari ini berjalan lancar. Meskipun dalam suasana baru, kami tetap semangat. Pasca kerusuhan dan kebakaran, tidak ada hambatan berarti dalam menjalankan kegiatan DPRD. Hampir setiap hari tetap ada kegiatan rapat," terangnya.

Terkait agenda pembahasan APBD 2026, Murdi menyebut bahwa pihaknya bersama seluruh fraksi akan fokus menyoroti adanya penurunan signifikan pada dana transfer daerah dari pemerintah pusat. Berdasarkan data awal, penurunan mencapai sekitar Rp 128 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

"Besok akan ada rapat paripurna pandangan umum fraksi untuk menyikapi penurunan transfer daerah ini. Setiap fraksi akan memberikan saran dan masukan terkait arah kebijakan anggaran tahun 2026," jelasnya.

Rapat paripurna ini menjadi simbol kebangkitan dan konsolidasi pemerintahan daerah setelah masa sulit akibat insiden kerusuhan dan kebakaran gedung DPRD. 

Meski infrastruktur fisik masih dalam tahap pemulihan, koordinasi antara legislatif dan eksekutif di Kediri tetap berjalan solid demi memastikan pembangunan daerah tidak terhambat.

"Yang penting sekarang kita tetap fokus bekerja. Musibah tidak boleh menghentikan langkah kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kediri," pungkas Murdi.

Sementara Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa yang mewakili bupati dalam rapat paripurna tersebut, menjelaskan bahwa penurunan dana transfer sudah diperkirakan sejak awal, namun jumlahnya ternyata lebih besar dari perkiraan awal.

"Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, memang ada pengurangan dana transfer ke daerah sekitar Rp 128 miliar. Kami bersama DPRD akan berdiskusi menentukan prioritas agar penggunaan anggaran tetap efektif dan efisien," ucap Dewi.

Meskipun terjadi penurunan dana transfer, Pemkab Kediri akan tetap menjaga agar program-program pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur utama tidak terdampak signifikan.