Pajak ke Rakyat Tidak Adil, Aliansi BEM Lamongan Desak UU Perampasan Aset dan Tolak Tunjangan DPR RI

Dan dari pajak itulah, sekitar 50 persen dibayar masyarakat untuk menyumbang APBN atau sekitar Rp 1.545,4 triliun

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Deddy Humana
surya/hanif manshuri
AKSI MAHASISWA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Jaka Tingkir Lamongan menggelar demo mengusung enam tuntutan di depan DPRD Lamongan, Senin (1/9/2025). 


SURYA.CO.ID LAMONGAN - Aksi unjuk rasa yang membela penderitaan masyarakat kembali dilancarkan mahasiswa, yang tergabung Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jaka Tingkir Lamongan, Senin (1/9/2025). Mahasiswa mengarahkan aksi di Polres dan DPRD Lamongan dengan mengusung 6 tuntutan

Demo para mahasiswa mengangkat isu-isu yang selama ini memberatkan masyarakat, termasuk petani, buruh dan nelayan.

 "Para wakil rakyat menggunakan anggaran negara, tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya," tegas salah satu mahasiswa dalam orasinya.

Ketua PC  PMII Lamongan, Maulana Rohis Putra dalam orasinya menyampaikan, para wakil rakyat seolah tidak mau tahu beratnya derita masyarakat Indonesia, dari golongan elit, menengah sampai kelas bawah harus dibebani pajak.

Dan dari pajak itulah, sekitar 50 persen dibayar masyarakat untuk menyumbang APBN atau sekitar Rp 1.545,4 triliun. "Tetapi wakil rakyat tidak mau tahu," tegasnya.

Maulana juga mengecam DPR RI yang sudah tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat, tetapi berbalik menjadi beban masyarakat.

Yang ironis, lanjutnya, pajak penghasilan (PPH) legislatif, eksekutif dan yudikatif dibayar dari APBN, dan lagi-lagi masyarakat yang dibebani. "Ini tidak adil, karena rakyat yang harus dibebani dan para wakil rakyat tidak membayar pajak," katanya.

Sementara peserta aksi lainnya menyoal tunjangan para wakil rakyat yang dinilai sangat tinggi, tanpa mau memikirkan beban masyarakat.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Jaka Tingkir Lamongan menyampaikan 6 tuntutan, di antaranya segera evaluasi kinerja DPR RI, segera menyusun undang-undang perampasan aset, menolak kenaikan tunjangan DPR RI.

Juga menolak PPH pejabat publik, bebaskan demonstran yang ditahan, dan terakhir mendesak evaluasi institusi Polri demi terwujudnya supremasi sipil yang sejati.

Ketua DPRD Lamongan, M Freddy Wahyudi menyambut senang para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM dan menegaskan siap menampung semua aspirasi.

"Apa pun aspirasi mahasiswa, akan saya setujui. Bahkan kami siap, jika ada tuntutan  yang perlu saya tandatangani," tegas Freddy.

Freddy menegaskan, apa yang menjadi kemauan mahasiswa adalah sama dengan yang dikehendaki dewan.

"Apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa, sama dengan hati kami," itu kata-kata yang sama dari Freddy saat menerima aksi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sehari sebelumnya. *****

Sumber: Surya
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved