Solusi Pemprov Jatim Atasi Krisis Guru Agama di Sekolah Rakyat: Gandeng Muslimat NU

Ringkasan Berita:

• Pemprov Jatim gandeng Muslimat NU dan PC NU untuk atasi kekurangan guru agama di Sekolah Rakyat.
• Gaji guru direncanakan berasal dari dana zakat melalui Dinas Sosial.
• Program juga menyasar pemberdayaan ekonomi orang tua siswa lewat KIP Jawara.

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mencari solusi atas kekurangan guru agama di Sekolah Rakyat dengan menggandeng organisasi keagamaan.

Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan Muslimat Nahdlatul Ulama, serta jaringan Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah dan cabang.

Kekurangan Guru Agama Jadi Tantangan

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Restu Novi Widiani, mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga pengajar agama masih menjadi persoalan di sejumlah Sekolah Rakyat.

“Ke depan, kekurangan guru agama akan kami atasi dengan bekerja sama dengan badan dan cabang Muslimat NU serta PC NU. Mereka memiliki jaringan yang kuat di sebelas wilayah Jawa Timur, sehingga diharapkan kebutuhan tenaga pengajar bisa terpenuhi,” ujar Novi kepada SURYA.co.id di Surabaya, Kamis (23/4/2026).

Kolaborasi ini dinilai strategis, karena jaringan NU menjangkau hingga tingkat akar rumput di berbagai daerah.

Gaji Guru Direncanakan dari Dana Zakat

Untuk mendukung keberlanjutan program, Pemprov Jatim juga menyiapkan skema pendanaan alternatif.

“Gaji guru agama nantinya bisa bersumber dari dana zakat yang dikelola melalui dinas sosial, sehingga tetap berkelanjutan dan tidak membebani anggaran utama,” tambah Novi.

Langkah tersebut, diharapkan mampu menjaga kesinambungan penyediaan tenaga pendidik tanpa membebani APBD secara langsung.

Poin Penting Program

• Kerja sama dengan Muslimat NU dan PC NU
• Pemenuhan guru agama di Sekolah Rakyat
• Pendanaan melalui dana zakat
• Fokus keberlanjutan program pendidikan

Dorong Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Selain sektor pendidikan, Pemprov Jatim juga menyiapkan program pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa.

Melalui program KIP Jawara (Kewirausahaan Inklusif Produktif), pemerintah akan mendata orang tua yang memiliki usaha, untuk kemudian disinergikan dalam program penguatan ekonomi.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus mendukung keberlangsungan pendidikan anak.

Target Tekan Kemiskinan

Pendekatan terpadu antara pendidikan dan ekonomi keluarga ini, diharapkan mampu memberikan dampak lebih luas, termasuk memutus rantai kemiskinan.

“Langkah sinergi program ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim untuk memastikan Sekolah Rakyat tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memiliki kualitas pendidikan yang memadai, termasuk dalam pembelajaran agama yang menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter siswa,” pungkas Novi.