Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri Rp19 Miliar, DPRD Jatim Siap Kawal Program Pro Rakyat

Banggar meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menggunakan anggaran tersebut untuk kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.

Misalnya, digunakan untuk beasiswa dan memperluas jangkauan penerimanya.

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf saat dikonfirmasi belum lama ini, mengatakan bahwa pergeseran anggaran PDLN itu lantaran memperhatikan berbagai aspek.

Melalui Perubahan APBD Jatim 2025, anggaran belasan miliar itu direalokasi.

Menurut Musyafak, bahwa upaya tersebut dilakukan lantaran pemerintah pusat sebelumnya juga menghapus kunjungan luar negeri.

"Sekarang itu kan ada moratorium dari presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kita juga menindaklanjuti instruksi itu," kata Musyafak saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Jatim, Rabu (3/9/2025).

Pada APBD Jatim 2025 sebelumnya pos anggaran untuk kunjungan luar negeri mencapai hampir Rp 19 Miliar.

Kini, melalui berbagai tahapan pembahasan P-APBD Jatim 2025, besaran anggaran itu langsung digeser untuk sejumlah pos lain.

Dengan bergesernya anggaran itu, baik dewan maupun Pemprov tidak bisa lagi melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri atau PDLN yang dibiayai oleh APBD.

Musyafak mengatakan, pergeseran anggaran itu dilakukan ke program yang menyentuh masyarakat langsung.

Sebab, dewan turut melihat bahwa kondisi ekonomi saat ini memang sulit, perekonomian tengah lesu.

Banyak masyarakat yang mengeluh pendapatan ikut seret.

Belum lagi, pengangguran yang memang perlu terus menjadi atensi, sehingga pergeseran anggaran itu diharapkan bisa membantu masyarakat.

"Dengan adanya moratorium itu kami di DPRD sama sekali baik eksekutif maupun legislatif kita take down semua untuk kunjungan ke luar negeri. Kita kembalikan untuk program kemasyarakatan yang menyentuh langsung dan bisa dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya.

Di sisi lain, dalam merespons dinamika yang saat ini terjadi, Musyafak meminta agar anggota DPRD Jatim bisa menjaga diri.