LPS Respons Demo Pekerja Pakerin Soal Likuidasi BPR Prima Master Bank

Ringkasan Berita:

• LPS telah mengumumkan pembayaran klaim tahap pertama untuk 88 persen rekening BPR Prima Master Bank.
• Nasabah dapat mencairkan simpanan di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan membawa syarat identitas dan bukti tabungan.
• LPS menegaskan aksi protes pekerja PT Pakerin terkait gaji bukan merupakan kewenangan LPS.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus mempercepat penanganan likuidasi BPR Prima Master Bank di Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Bank ini telah dicabut izin usahanya sejak 27 Januari 2026 lalu.

Hingga saat ini, LPS fokus pada dua hal utama sesuai mandat UU No 24 Tahun 2024. Pertama adalah melakukan proses likuidasi aset, dan kedua membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah.

Sekretaris Lembaga LPS, Jimmy Ardianto, mengungkapkan bahwa pembayaran tahap pertama telah dilakukan sejak 2 Februari 2026. Tercatat ada 88 persen rekening simpanan dari total 3.587 rekening yang telah ditetapkan status bayarnya.

Syarat Pencairan Klaim Simpanan di BNI

Nasabah yang masuk dalam daftar pembayaran tahap pertama dapat segera memproses pencairan. LPS telah menunjuk Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank pembayar resmi.

Berikut adalah dokumen yang wajib dibawa oleh nasabah saat melakukan pencairan:

• Bukti kepemilikan rekening (buku tabungan atau bilyet asli).
• Identitas diri (KTP/SIM/Paspor) untuk nasabah perorangan.
• Dokumen susunan pengurus dan anggaran dasar untuk nasabah lembaga atau perusahaan.

"Daftar nasabah bisa dilihat langsung di kantor BPR Prima Master Bank atau melalui website resmi LPS," ujar Jimmy di Surabaya, Rabu (25/2/2026).

Bagi nasabah yang belum masuk tahap pertama, LPS meminta untuk bersabar. Sesuai ketentuan undang-undang, LPS memiliki waktu hingga 90 hari kerja untuk memverifikasi seluruh data simpanan nasabah.

Respons LPS Terkait Demo Pekerja PT Pakerin

Dalam kesempatan yang sama, LPS memberikan tanggapan tegas atas aksi protes pekerja PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) Mojokerto. Aksi tersebut sempat terjadi di kantor perwakilan LPS di Surabaya.

Jimmy menegaskan bahwa persoalan gaji, pesangon, maupun tunjangan hari raya (THR) pekerja PT Pakerin bukan wewenang LPS. Masalah internal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen dan pemegang saham perusahaan.

"LPS fokus pada pembayaran klaim penjaminan sesuai batas maksimal Rp 2 miliar per nasabah per bank. Kami berharap tidak ada pihak yang mengganggu proses likuidasi yang sedang berjalan," tegas Jimmy.

Data Terverifikasi: Riwayat BPR Prima Master Bank

BPR Prima Master Bank merupakan bank yang berbasis di Surabaya dan telah lama dipantau oleh otoritas terkait. Sebelum izinnya dicabut oleh OJK pada akhir Januari 2026, bank ini telah melalui berbagai upaya penyehatan namun tidak membuahkan hasil signifikan.

Likuidasi yang dilakukan LPS bertujuan untuk mengamankan aset yang tersisa guna memenuhi kewajiban kepada pihak-pihak terkait. Dana yang digunakan untuk membayar nasabah berasal dari dana penjaminan LPS, bukan langsung dari aset bank yang tersisa.

Imbauan untuk Nasabah

LPS meminta seluruh nasabah BPR Prima Master Bank tetap tenang dan tidak tergiur tawaran oknum yang menjanjikan percepatan pencairan dana dengan biaya tertentu. Seluruh proses klaim penjaminan di LPS tidak dipungut biaya apa pun alias gratis.

Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi layanan resmi di nomor telepon 154, WhatsApp +62-811-1154-154, atau melalui email informasi@lps.go.id.