Ini Penyebab Sejumlah Warga Banyuwangi Dinyatakan Tidak Layak Terima Bansos

Ringkasan Berita:

• Proses sanggah hasil seleksi Digitalisasi Bansos di Banyuwangi mulai dilakukan warga yang dinyatakan “Tidak Layak”.
• Seperti Endang Kartika, warga Olehsari, menolak data pemerintah yang mencatat kepemilikan mobil dan perahu, padahal kondisi riil keluarganya sederhana.
• Pemerintah memberi ruang sanggah sebagai feedback, sekaligus mengingatkan warga berhati-hati menjaga data adminduk agar tidak disalahgunakan.

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Proses sanggah hasil seleksi program Digitalisasi Bansos di Banyuwangi mulai bergulir.

Sejumlah warga menolak status “Tidak Layak” dengan alasan data kepemilikan aset tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Seperti dari desil tinggi karena kepemilikan roda 4, daya listrik PLN yang di atas 900 watt, hingga kepemilikan sertifikat yang lebih dari 1. 

Salah satunya Endang Kartika, warga Olehsari, yang kaget dicatat memiliki mobil dan perahu, padahal suaminya hanya bekerja sebagai kuli bangunan.

Ia pun segera mengajukan sanggah untuk memperbaiki data tersebut.

Warga Diberi Kesempatan Lakukan Sanggah

Digitalisasi Bansos telah memasuki tahapan Masa Sanggah usai diumumkan hasilnya.

Warga yang dinyatakan Tidak Layak sebagai penerima bansos diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah. 

Baca juga: Program Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Warga yang Dinyatakan Tak Layak Bisa Ajukan Sanggah

Endang mendapatkan hasil pengumuman bansos dari petugas desa yang kebetulan juga sebagai agen perlinsos.

Endang dinyatakan Tidak Layak mendapatkan Bansos, karena dari data yang dimiliki pemerintah dia memiliki kendaraan roda 4, perahu, dan kapal motor. 

“Tidak mungkin saya memiliki kendaraan itu. Suami saya kerjanya serabutan, kuli bangunan. Saya sendiri hanya di rumah, ngurus 2 anak. Rumah yang saya tempati juga statusnya masih rumah keluarga, punyanya hanya 1 sepeda motor,” aku Endang.

KTP Sempat Dipinjam Kerabat untuk Kredit Motor

Agen tersebut langsung membantu Endang melakukan proses sanggah mengisi form data-data.

Mulai kondisi rumah, pekerjaan suami, dan kendaraan yang sebenarnya dimiliki.

Dia mengaku beberapa waktu lalu sempat dipinjam KTP oleh kerabatnya untuk proses kredit kendaraan bermotor. 

Berikan Feedback ke Pemerintah

Rahmat Danu Andika, Ketua Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTPD) menjelaskan digitalisasi bansos ini memberi ruang kepada seluruh warga untuk melakukan proses sanggah, jika alasan yang tertera di pengumuman tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.