SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen melindungi masyarakat dari risiko pinjaman online (pinjol) ilegal dan praktik rentenir.

Mewujudkan target itu, Pemkot Surabaya menginisiasi penyaluran kredit melalui program Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh (Puspita) PT BPR Surya Arta Utama.

Diluncurkan sejak 2021 lalu, program Puspita menjadi andalan PT BPR Surya Artha Utama untuk mendukung pelaku UMKM di Surabaya. 

Dengan suku bunga rendah (sekitar 3 persen per tahun), pinjaman ini menargetkan usaha mikro dan ultramikro.

"Kami sampaikan, kalau ingin meminjam sesuatu atau uang untuk pergerakan ekonomi, pinjamlah di kredit kami di Puspita BPR," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ketika dikonfirmasi, Kamis (12/6/2025).

Hingga 2024, BPR SAU telah menyalurkan kredit mikro kepada 2.414 orang. 

Sedangkan pinjaman kepada UMKM Kota Surabaya melalui PUSPITA dan SIKUMIS (Pinjaman Kredit Usaha Mikro Surabaya) sebanyak 250 orang, dengan baki debet (sisa pinjaman) sekitar Rp 376 juta.

Program ini menjadi garda terdepan, khususnya bagi UMKM)serta sektor padat karya, untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau. 

"Kami turun ke semua lapisan masyarakat, agar masyarakat juga terbiasa dan mengerti supaya tidak terjerat beban pinjol," ujar Wali Kota Cak Eri.

Menurutnya, program ini juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat, agar memilih jalur pembiayaan yang legal dan resmi. Sekaligus, membangun budaya keuangan yang sehat.

Selain itu, Cak Eri juga mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pembayaran digital atau nontunai. 

Salah satu inovasi yang digencarkan, adalah program KatePay bagi pelajar yang menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai metode pembayaran di lingkungan sekolah dan alat transportasi umum.

Tujuannya, adalah membangun kesadaran finansial dan kebiasaan transaksi nontunai sejak dini. 

"Ini kami lakukan, kalau di tempat kami yang terkait dengan pembayaran gaji dan lain-lainnya juga langsung masuk ke bank, tidak kami terima secara manual. Kami memang belajar betul untuk mengurangi yang tidak menggunakan digital," jelas Cak Eri.

Ia berharap, kebijakan  ini dapat mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transaksi digital, yang sejalan dengan visi Surabaya sebagai kota cerdas.