"Jadi, siapa saja yang merasa keberatan, sebenarnya kami siap menilai ulang untuk dinilai. Bukan di apraisal, tapi dinilai namanya. Jadi bisa ditinjau, datang ke lokasinya, apakah benar harganya segitu," imbuhnya. 

Perihal pengenaan pajak terhadap fasilitas umum seperti Musala. Hartono telah menyampaikan kepada kepala desa jika fasilitas seperti makam, masjid, Musala dan tanah wakaf seharusnya tidak dikenakan pajak. 

Hartono menduga ada ketidakpahaman atau kelalaian dari pihak desa dalam menerapkan aturan tersebut.

"Saya sudah sampaikan ke kepala desa bahwa fasilitas umum tidak dikenakan pajak, yakni makam, masjid, musala, tanah wakaf ini tidak dikenakan pajak. Hanya terkadang desa itu tidak menghiraukan apa hasil yang kita sampaikan," ungkapnya. 

Hartono melanjutkan, sistem zonasi pajak yang sebelumnya diterapkan menggunakan sistem blok (satu blok tarifnya sama) sedang dalam perbaikan.  

Bersama pemerintah desa, pihaknya sudah melakukan pendataan massal untuk menentukan zona yang lebih adil. Dimana tarif pajak akan disesuaikan dengan lokasi dan nilai strategis tanah. 

"Model penerapan pajak dulu itu kita menggunakan sistem blok. Jadi kalau satu blok ini di apraisal depan akhirnya ke belakang pun sama dan itu sudah kita perbaiki bersama desa untuk menentukan zona. Jadi zona yang pinggir jalan akan gak sama dengan zona yang lapis kedua dan ketiga ini sedang kita perbaiki," bebernya. 

Lebih lanjut, dirinya berharap, perbaikan sistem zonasi ini bisa diterapkan pada tahun 2026 mendatang.

Terkait adanya protes dari masyarakat, pihaknya menerima dan akan menindaklanjuti setiap keberatan yang diajukan.

"Terkait adanya protes ini sebenarnya bukan kecolongan karena memang data itu jumlahnya sekitar 780 ribu dan kami sudah memperbaiki sekitar 11 ribu data tahun 2024. Kemudian tahun 2025 ini sedang berjalan juga," pungkasnya. 

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS