Kekayaan Alfian Nasution Eks Dirut Pertamina Patra Niaga yang Disebut Ahok BTP Harus Diperiksa

SURYA.co.id - Sosok hingga harta kekayaan mantan Dirut Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, jadi sorotan sejak namanya disebut-sebut Ahok BTP.

Ahok menyebut seharusnya Alfian juga ikut diperiksa Kejagung saat ini.

Terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Pasalnya, Alfian merupakan orang lama di Pertamina dan pada tahun 2023, dia ditarik dari PT Pertamina Patra Niaga untuk menjadi Direktur Logistik dan Infrastruktur di PT Pertamina Persero.

“Saya kira nanti beliau bisa sudah dipanggil atau belum, saya enggak tahu. Harusnya sudah dipanggil ya. Kan masih dirut yang lama.

Kalau Pak Riva kena (jadi tersangka), harusnya dirutnya (sebelum Riva) juga dipanggil, mungkin ya,” ujar Ahok saat ditemui di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/3/2025), melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Sosok Andre Rosiade yang Malah Sebut Ahok BTP Pahlawan Kesiangan di Kasus Korupsi Pertamina

Dalam pemeriksaan hari ini, Ahok mengaku menjelaskan soal agenda dan isi rapat ketika dia masih menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina di tahun 2019-2024.

“Saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat,” imbuh dia.

Ahok mengatakan, karena dirinya sudah mundur dari Pertamina, dia tidak lagi bisa memberikan data yang dibutuhkan penyidik.

Untuk mendapatkan data-data yang diperlihatkan dan dijelaskan Ahok, penyidik harus meminta langsung kepada Pertamina.

“Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya, sebatas itu, kita tahu lah,” lanjut dia.

“Tentu, saya sampaikan pada Kejaksaan (Agung) penyidik. Intinya, saya mau membantu.

Mana yang kurang nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajari, (Ahok akan datang lagi jika dipanggil),” jelas dia. 

Harta Kekayaan Alfian Nasution

Alfian Nasution terakhir kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pada 31 Desember 2023.