Iapun menegaskan tidak pernah mendapat permintaan review calon guru besar dari LLDikti Wilayah VII karena dirinya hanya mendapat penugasan review dari Kemendikbudristek.

Diberitakan sebelumnya, oknum LLDIKTI wilayah VII diduga mematok tarif untuk melancarkan proses pengajuan guru besar.

Berkedok sosialisasi percepatan guru besar di tingkat universitas, oknum kemudian memberikan penawaran pada calon guru besar untuk dilancarkan proses pengajuan guru besarnya dengan nominal Rp 200-300 juta.

Nominal tersebut belum termasuk pemenuhan syarat khusus yakni, sebuah karya ilmiah atau jurnal internasional bereputasi.

Untuk satu jurnal dibanderol Rp 60-75 juta di luar Rp 200 juta tersebut.

Proses menciptakan gubes abal-abal ini diduga melibatkan asesor, oknum LLDIKTI VII Jatim, dan oknum di kementerian.