Baca tanpa iklan
SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Rencana pertemuan Komisi A DPRD Tulungagung dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Jatim wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Sindhu Widyabadra, gagal.
Penyebabnya, Sindhu Widyabadra, tidak menghadiri undangan dan hanya mewakilkan ke Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, Agus Sugiarto.
DPRD Tulungagung memilih membatalkan pertemuan karena ketidakhadiran Sindhu Widyabadra sebagai pemangku pendidikan SMA/SMK di Tulungagung.
Baca juga: Dewan Merasa Tak Dihargai, Kacabdindik Jatim Tulungagung Tak Hadir Diundang Bahas PPDB SMA 2024
“Pak Sindhu ada acara penting di (Kota) Batu yang tidak bisa ditinggalkan; pemetaan P3K,” jelas Agus saat ditemui di luar Ruang Aspirasi DPRD Tulungagung, Kamis (18/7/2024).
Agus mengaku diutus oleh Kacabdindik untuk menghadiri undangan dari DPRD Tulungagung.
Namun karena pertemuan dibatalkan, Agus berjanji akan mengagendakan pertemuan Minggu berikutnya.
Pihaknya akan melakukan koordinasi lebih dulu untuk memastikan pelaksanaan pertemuan berikutnya, hari Selasa (23/7/2024) atau Rabu (24/7/2024).
“Sebenarnya kami ditugaskan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan PPDB SMA di Tulungagung. Makanya kami juga membawa Juknis (petunjuk teknis),” ujarnya sambil menunjukkan map yang dibawanya.
Agus pun tidak membantah selama 2 tahun terakhir pelaksanaan PPDB SMA 2024 di Tulungagung jadi sorotan.
Namun, Kepala SMAN 1 Kauman ini mengaku menginginkan PPDB 2024 berjalan kondusif, salah satunya berusaha mengakomodasi para siswa yang kesulitan mendapat sekolah karena masalah jarak.
“Sebelum pelaksanaan PPDB SMA, kami sudah diundang ke Provinsi untuk penentuan zonasi. Namun ternyata sistemnya masih belum mengakomodasi semua,” ucapnya.
Sebelumnya ada sejumlah dugaan kecurangan yang mencuat di PPDB SMAN 1 Kedungwaru, di antaranya penggunaan kartu keluarga yang terbit belum genap 1 bulan, dan perubahan azimut yang terjadi berulang kali.
Menurut Agus, kepala sekolah tidak bisa berbuat apa-apa dengan temuan itu karena menjadi kewenangan provinsi.
“Sejauh ini belum ada evaluasi pelaksanaan PPDB SMA karena sekarang masih MPLS. Setelah MPLS baru diagendakan evaluasi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri juga meminta data PPDB SMA di SMAN 1 Kedungwaru dibuka.
Permintaan ini dilayangkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, karena wartawan tidak mendapatkan akses ke data itu.
Padahal, data PPDB SMA itu yang akan membuktikan benar atau tidak temuan dugaan yang ditemukan wartawan dan para pegiat pendidikan Tulungagung.
“Kami coba memfasilitasi apa yang diminta teman-teman. Tapi kebijakan itu mengacu pada pimpinan di provinsi,” pungkas Agus.