Baca tanpa iklan
Berita Gresik
SURYA.co.id | GRESIK - Wali murid SMAN 1 Gresik memprotes dugaan pungutan biaya sekolah berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Senin (23/5/2022).
Wali murid menyampaikan keberatan karena diduga diharuskan membayar SPP sampai bulan Juni 2022.
Kedatangan wali murid didampingi Anggota Komisi IV DPRD Gresik Syaichu Busyiri ditemui langsung Kepala SMAN 1 Gresik Syafaul Anam.
Beberapa wali murid keberatan pembayaran SPP karena sesuai kebijakan Gubernur Jatim, sekolah tidak boleh memungut iuran dalam bentuk apapun kepada wali murid.
Bahkan, iuran tersebut terkesan memaksa, sebab disampaikan oleh oknum guru melalui pesan singkat whatsapp.
"Ini yang membuat beberapa wali murid keberatan. Sebab, tagihan iuran itu disampaikan guru ke wali murid melalui pesan singkat di WhatsApp. Pesan tersebut intinya, harus membayar SPP sampai Juni 2022," kata Budiono, seorang wali murid yang mempunyai dua anak di SMA Negeri 1 Gresik.
Lebih lanjut Budiono menambahkan, saat ini sekolah akan menggelar rekreasi.
"Anak saya mau bayar rekreasi tidak boleh kalau tidak lunas SPP,” imbuhnya.
Pihaknya mempertanyakan kebijakan SPP tersebut, padahal Gubernur sudah berulangkali menyampaikan tidak ada SPP di sekolah.
“Tapi tadi pak kepsek bilang, ternyata semua SMA Negeri di Gresik melakukan hal yang sama. Saya setiap bulan ditarik Rp 250.000,” katanya.
Sementara anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik Syaichu Busyiri mengatakan, persoalan ini muncul karena kebijakan yang dilakukan tidak tertulis.
Kepala Sekolah hanya menyampaikan secara lisan, sehingga pelaksanaannya simpang siur.
“Tadi, saya imbau agar Kepala Sekolah segera mengusut oknum guru yang membuat resah wali murid tersebut. Kepala sekolah harus segera rapat dan membuat pengumuman secara tertulis, sehingga wali murid memahaminya," kata Syaichu Busyiri, anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Gresik.
Terpisah Kepala SMAN 1 Gresik Syafaul Anam membantah ada protes wali murid terkait penarikan SPP.