Baca tanpa iklan
SURYA.co.id | SIDOARJO - Sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah dalam proses penerimaan siswa baru tahun ini terus menuai protes dan dikeluhkan berbagai pihak, khususnya para wali murid.
Bahkan beberapa pihak menyebut, dengan sistem ini bakal banyak anak di Sidoarjo yang tidak bisa sekolah.
"Sistem zonasi itu bagus untuk pemerataan.
Tapi karena sarana dan prasarana belum memadai, sehingga banyak masalah," kata Bangun Winarso, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Rabu (19/6/2019).
Di Sidoarjo, total hanya ada 44 SMP Negeri dan 12 SMA Negeri.
Padahal daerah ini punya 18 kecamatan dengan 322 desa. Tentu banyak wilayah yang lokasinya jauh dari sekolahan.
Contohnya di Kecamatan Krian. Di sana hanya ada 3 SMP Negeri dan 4 SMP Swasta.
Dengan aturan satu sekolah SMP maksimal 11 rombel (rombongan belajar) kali 32 siswa, tentu tidak mencukupi.
"Satu sekolah paling hanya bisa untuk tiga atau empat desa saja.
Nah, lainnya sekolah di mana kalau swastwa juga sudah penuh?" tukas Bangun.
Secara keseluruhan, dengan sistem zonasi disebutnya di Sidoarjo jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah siswa.
Sehingga, pemberlakuan sistem ini banyak menuai masalah.
Karena aturan ini dari pemerintah, harusnya pemerintah menyiapkan semua infrastruktur, sarana dan prasarana.
"Tapi itu kan tidak mudah, dan tidak bisa cepat. Ini juga masalah," imbuh Ketua Fraksi PAN di DPRD Sidoarjo tersebut.
Ya, sejauh ini Sidoarjo butuh tambahan 600 kelas untuk SD dan 60 ruang kelas untuk SMP.
Jika ditotal, dananya butuh sekitar Rp 260 miliar.