Imbas Bupati Pati Sudewo Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen, Pakar Beri Peringatan: Bisa Dipolitisasi

SURYA.co.id - Keputusan Bupati Pati, Sudewo, membatalkan rencana kenaikan PBB 250 persen kembali menuai reaksi publik.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Yuwono memperingatkan agar masalah ini tak melebar kemana-mana.

Karena menurut Teguh, polemik ini rawan dipolitisasi.

Polemik kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendapat perhatian dari akademisi Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak dalam politisasi isu, mengingat kebijakan yang memicu protes tersebut sudah dibatalkan oleh pemerintah daerah.

Kenaikan tarif PBB-P2 sebelumnya terjadi akibat penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mencapai hingga 250 persen.

Baca juga: Kekayaan Bupati Pati Sudewo Viral Usai Naikkan PBB 250 Persen, Lengkap Biodatanya

Namun, Bupati Pati, Sudewo, telah resmi membatalkan kebijakan itu dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

PBB-P2 sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk lahan yang digunakan sebagai perkebunan, hutan, atau pertambangan.

Menurut Teguh, jika tuntutan masyarakat terus melebar di luar inti masalah, seperti meminta bupati atau wakil bupati mundur, maka potensi politisasi akan semakin besar.

“Awalnya tuntutan hanya soal pembatalan atau penurunan tarif pajak, dan itu sudah dipenuhi. Kalau kemudian tidak diterima dan bergeser ke isu lain, ini justru berisiko dimanfaatkan secara politis,” ujarnya dalam program On Focus di kanal YouTube Tribunnews, Jumat (8/8/2025).

Ia mengingatkan bahwa aksi demonstrasi memang sah sebagai bentuk aspirasi, tetapi tetap memiliki risiko.

Karena itu, Teguh berharap warga bisa memberi kesempatan kepada Bupati Sudewo untuk memperbaiki kebijakan dan kembali fokus memimpin pembangunan daerah.

“Kalau ada pemimpin yang pernah keliru mengambil keputusan, dikoreksi lalu diberi kesempatan lagi. Harapannya, daerah bisa tetap damai dan pembangunan berjalan,” katanya.

Teguh juga menekankan pentingnya pembelajaran dari peristiwa ini, baik untuk pemimpin maupun masyarakat.

Sudewo diharapkan menjadi lebih bijak dalam mengambil kebijakan, sementara warga pun diharapkan bijak dalam menyalurkan aspirasi.