Tambah Belanja Infrastruktur di P-APBD, Pemkot Surabaya Resmi Usulkan Pinjaman Rp 452 Miliar

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA -  Pemkot Surabaya resmi mengusulkan alternatif penambahan anggaran melalui pinjaman untuk dibahas bersama DPRD. Rencananya, pinjaman tersebut akan digunakan untuk penambahan belanja infrastruktur. 

Rencana tersebut termaktub dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 

Melalui Sidang Paripurna DPRD Surabaya, Selasa (5/8/2025), total pinjaman yang diusulkan mencapai Rp 452 miliar.

Kesepakatan ini menjadi dasar kelanjutan pembahasan penyusunan Raperda Perubahan APBD 2025. Nantinya anggaran perubahan akan diputuskan dalam waktu selanjutnya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan pertimbangan pengajuan pinjaman tersebut. Menurutnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya mengalami penurunan.

Hal ini diakibatkan daya beli yang melemah, investasi yang menurun, efisiensi belanja pemerintah, dan pengaruh ekspor-impor. Saat ini tiga dari empat faktor tersebut mengalami penurunan.

Menurutnya, satu di antara upaya menggenjot PDRB dengan meningkatkan belanja pemerintah.  Apabila digerakkan secara masif, ini menjadi solusi pemulihan ekonomi.

"Hari ini mau tidak mau yang tiga faktor ini turun semua, maka kita harus bisa menggerakkan belanja pemerintah. Belanja pemerintah itu bagaimana bisa mengkapitalisasi menjadi sebuah pergerakan ekonomi dengan pergerakan infrastruktur, untuk mendukung yang tiga (faktor) tadi biar bergerak sangat masif," kata Cak Eri.

Selain itu, penambahan anggaran melalui skema pinjaman ditarget turut mempercepat pembangunan infrastruktur. Termasuk, di antaranya untuk penanganan banjir, pembangunan infrastruktur jalan hingga Penerangan Jalan Umum (PJU).

"Karena seperti saya sampaikan, tidak boleh belanja itu berhenti meskipun pendapatan dari pusat atau dari provinsi turun. Kita harus berani kalau itu untuk menggerakkan ekonomi dan kepentingan masyarakat, harus kita jalankan," katanya.

Cak Eri mengklaim langkah pengajuan pinjaman daerah akan memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan. Khususnya, pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia mencontohkan, pembangunan infrastruktur senilai Rp 1 miliar, akan membutuhkan anggaran lebih besar jika dikerjakan pada 15 tahun ke depan. Berbeda halnya kalau dikerjakan tahun ini maka nilai proyek bisa ditekan.

"Kalau proyek Rp 1 miliar hari ini dikerjakan pada tahun ketujuh, maka besarnya nilai proyek itu akan jauh lebih tinggi dari pada nilai yang sekarang," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Karena itu, Wali Kota Eri menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus tetap dilakukan. Meskipun, kondisi fiskal mengalami penurunan.

"Namun bagaimana kita memikirkan bahwa ini (pinjaman) tidak melanggar sebuah aturan, regulasi. Alhamdulillah yang kita lakukan, DPRD dan pemkot, tidak melanggar regulasi, karena sudah ada surat tertulis dari Kemendagri untuk melaksanakan (pinjaman) itu, bahkan kita didukung," tegasnya.

Menurutnya, kebijakan ini juga lazim dilakukan pemda untuk menggenjot pembangunan. Besaran pinjaman daerah yang diajukan oleh Pemkot Surabaya pun lebih rendah nilainya dibandingkan dengan daerah lain.

"Sekarang ini banyak pemerintahan yang melakukan hal sama, ada daerah yang melakukan hal yang sama. Bahkan pinjaman yang kita ajukan masih lebih kecil dari pada daerah-daerah lainnya," ujarnya.

Ia memastikan seluruh proyek hasil pinjaman daerah akan ditargetkan rampung dalam masa jabatannya. Itu diharapkan agar tidak membebani pemerintahan di masa berikutnya.

"Itu harus diselesaikan dalam waktu jabatan 5 tahun saya. Saya tidak ingin membebani kepada pemerintahan yang baru setelah jabatan saya selesai," imbuhnya.

Ia mengungkapkan kebutuhan dana untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur mendesak di Surabaya mencapai Rp 20 triliun. Sedangkan dari total target APBD 2025 sebesar Rp 12,3 triliun, anggaran infrastruktur hanya sekitar Rp 1,7 triliun.

Sebagian besar APBD Surabaya digunakan untuk belanja wajib seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan berbagai persoalan lainnya. "Dengan hitungan itu, kalau (butuh anggaran) Rp 20 triliun berarti dikerjakan dalam 20 tahun," katanya.

Lamanya pengerjaan akan meningkatkan belanja pembangunan. "Kalau dikerjakan dalam waktu 20 tahun, maka bayangkan di titik tahun ke-20 nilai proyek yang hari ini Rp 1 miliar, 20 tahun ke depan akan (naik) seperti apa," paparnya.

Maka dari itu, Wali Kota Eri menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil langkah strategis untuk kepentingan warga. 

"Maka hadirnya pemerintah, baik itu DPRD dan pemerintah kota, harus berani mencari solusi, bagaimana untuk kepentingan masyarakat jauh di atas kepentingan pribadi dan golongan," kata politisi PDIP ini.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dilakukan demi kepentingan masyarakat Kota Surabaya.

"Kami punya semangat bersama DPRD, apa pun yang kita lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat, tidak ada kepentingan lainnya," tegasnya. *****