Unusa, UNICEF, dan Pemprov Jatim Kolaborasi Luncurkan Program Fortifikasi Pangan Berskala Besar

SURYA.co.id | SURABAYA – Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), UNICEF, dan Pemprov Jatim resmi meluncurkan Program Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB) di Hotel JW Marriott Surabaya, Kamis (31/7/2025).

Program FPBB bertujuan meningkatkan gizi masyarakat dengan cara menambah zat gizi penting seperti vitamin dan mineral ke dalam bahan pangan pokok, seperti beras, tepung terigu, minyak goreng, dan garam, guna menekan risiko anemia, stunting, hingga gangguan kognitif.

“Mayoritas masyarakat mengonsumsi nasi setiap hari, tapi kandungan gizinya hanya karbohidrat. Jika beras bisa difortifikasi, maka kebutuhan gizi masyarakat bisa lebih merata,” ujar Rektor Unusa, Prof Dr Ir Achmad Jazidie MEng.

Sejak 2021, Unusa telah menjalin kerja sama erat dengan UNICEF dalam penanganan isu kesehatan anak dan remaja, dari stunting hingga obesitas.

Tahun lalu, keduanya memulai analisis situasi FPBB, yang kini dikembangkan bersama Pemprov Jatim.

"Sebagai institusi akademik, kami terlibat tidak hanya dalam edukasi, tetapi juga dalam penelitian, evaluasi, hingga peninjauan kebijakan fortifikasi pangan di Jawa Timur," tambah Jazidie.

Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, Arie Rukmantara, menegaskan pentingnya kampanye publik dalam menyukseskan program FPBB.

“Penting bagi kita untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat pangan terfortifikasi. Dengan menambah sekitar Rp1.000 per kilogram pada beras, manfaatnya bisa 17 kali lipat dalam jangka panjang,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyebut fortifikasi pangan sebagai langkah strategis dalam investasi sosial.

“Kesehatan dan pendidikan adalah kunci peningkatan kualitas SDM. Fortifikasi beras menjadi bagian dari prioritas ketahanan pangan daerah untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045,” tegas Adhy.

Dikatakannya, Pemprov Jatim berkomitmen mendukung regulasi dan distribusi pangan terfortifikasi secara merata, terutama di wilayah-wilayah rentan gizi buruk.

"Kolaborasi lintas sektor antara akademisi, pemerintah, dan organisasi internasional dinilai menjadi kunci keberhasilan program,"pungkasnya.