Jatim Masuk 5 Besar PHK Terbanyak Selama 2024, DPD RI Tetap Apresiasi Kinerja

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Jawa Timur (Jatim) memiliki angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) cukup tinggi selama 2024. 

Sekalipun demikian, DPD RI menilai pemerintah telah melakukan serangkaian upaya preventif untuk menyikapi persoalan tersebut.

Mengutip Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jatim berada di 5 besar PHK terbanyak selama 2024. 

Senator asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di angka yang secara umum baik. 

Pemerintah bersama stakeholder di dunia usaha industri, turut menjadi penopang utamanya.

Sekalipun PHK terjadi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat di angka 5,03 persen. Tingginya angka tersebut, menunjukkan ekonomi Jatim berkinerja baik. 

"Kerja sama kuat antara semua stakeholder, khususnya pemda dan dunia usaha serta industri, ini harus dipertahankan,” kata LaNyalla dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (29/7/2025).

Dunia usaha dan industri di Jatim masih berkinerja cukup baik, di tengah lesunya ekonomi dunia. 

“Atas bukti data tersebut, saya harus memberi apresiasi kepada gubernur dan wakil gubernur serta seluruh bupati dan walikota di Jawa Timur," ucapnya.

Ia berharap, gubernur dan jajaran terus menjalin komunikasi yang intensif dengan KADIN provinsi, serta para bupati dan walikota menjalin komunikasi yang intensif dengan KADIN kabupaten dan kota. 

"Kinerja ini harus dipertahankan. Fokus kebijakan untuk membantu dan memfasilitasi kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dunia usaha dan dunia industri, harus menjadi prioritas,” kata mantan Ketua DPD RI ke-5 itu.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, menjadi salah satu Pemda yang serius melakukan percepatan penyerapan tenaga kerja. 

Menyikapi banyaknya PHK, Pemkot Surabaya berkolaborasi dengan pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Melalui aplikasi Link and Match Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSIK) misalnya, pencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan upah minimum kota (UMK) Surabaya.

Saat ini, sekitar 38 ribu telah menjangkau aplikasi tersebut.

“Mereka (pengguna aplikasi ASSIK) belum tentu menganggur, mungkin ada yang sambil dagang atau ngojek. Tetapi mereka mendaftar ke kami, tentunya ingin menjadi pekerja penerima upah untuk meningkatkan perekonomian keluarga,” kata Kepala Disperinaker Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro saat dikonfirmasi terpisah.

Melalui aplikasi ASSIK, pencari kerja bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. 

Selain itu, lowongan pekerjaan yang tersedia di aplikasi tersebut sudah terverifikasi.

"Ini salah satu usaha, agar usia produktif mendapat pekerjaan di sektor yang sesuai dengan keahlian mereka,” jelas Hebi.

Diharapkan, terobosan ini dapat menekan angka pengangguran terbuka di Surabaya. 

Hebi menargetkan, pengangguran terbuka di Surabaya bisa turun menjadi 4,5 persen di tahun ini.

"Kami juga melibatkan dinas lain. Pengusaha yang mengurus perizinan, direkomendasikan 60 persen pekerjanya merupakan orang ber-KTP Surabaya,” paparnya. 

10 Provinsi PHK Terbanyak Selama 2024:

1. DKI Jakarta: 14.501 tenaga kerja
2. Jawa Tengah: 12.489 tenaga kerja
3. Banten: 10.702 tenaga kerja
4. Jawa Barat: 8.508 tenaga kerja
5. Jawa Timur: 3.694 tenaga kerja
6. Bangka Belitung: 1.894 tenaga kerja
7. Sulawesi Tengah: 1.812 tenaga kerja
8. Sulawesi Tenggara: 1.156 tenaga kerja
9. Riau: 1.068 tenaga kerja 
10. Kalimantan Barat: 786 tenaga kerja.