APBD Perubahan Belum Tentu Bisa Disahkan, DPRD Sidoarjo Tetap Bahas PAK 2025

SURYA.co.id | SIDOARJO - Sebagian kalangan masih pro dan kontra tentang pembahasan APBD Perubahan atau PAK (perubahan anggaran keuangan) Sidoarjo 2025.

Sebagian pihak menyebut PAK tidak disahkan karena aturannya jelas bahwa syarat pengesahan adalah Perda Pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya, yang mana Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan APBD 2025 ditolak DPRD Sidoarjo.

Sementara kondisi saat ini, sudah tidak bisa ada Perda Pertanggungjawaban karena penolakan itu, namun cuma Perkada sebagai pengganti.

Kendati demikian, beberapa pihak lain, termasuk sebagian anggota DPRD Sidoarjo, meyakini PAK tetap bisa disahkan.

Alasannya, Perkada itu kedudukannya sama dengan Perda. 

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasih, termasuk yang yakin bahwa PAK tetap bisa disahkan meski dengan Perkada.

Diyakininya bahwa sarat pengesahan PAK harus ada Perda LPJ penggunaan APBD tahun sebelumnya itu masih multi tafsir.  

"Kami masih punya keyakinan PAK tetap bisa disahkan. Toh prosesnya masih panjang. Kami laksanakan tahapan pembahasannya terlebih dahulu," kata Nasih, Selasa (29/7/2025). 

Makanya, sekarang ini pihaknya tetap melanjutkan proses pembahasan PAK 2025.

Dimulai dengan pembahasan di Banmus (Badan Musyawarah) DPRD Sidoarjo.

Kemudian dilanjutkan pembahasan sampai bulan September.

Apakah nanti bisa disahkan atau tidak itu masalah lain.

Yang terpenting, sambungnya, tahapan pembahasan dilaksanakan terlebih dahulu.

"Terkait pengambilan keputusan atas PAK itu, nanti akan ditentukan. Apakah bisa disahkan atau tidak. Waktunya masih lama. Yang penting sekarang kita laksanakan tahapannya dulu," lanjut politisi PKB tersebut.

Proses pembahasan di dewan juga diyakini bisa berjalan lancar.