Rekam Jejak Wali Kota Bekasi yang Digeruduk Emak-emak Laporkan Kepsek Mintai Rp 15 Ribu Per Siswa

SURYA.co.id - Inilah sosok dan rekam jejak Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi yang digeruduk emak-emak wali murid gara-gara adanya dugaan pungli.

Emak-emak tersebut melaporkan kelakuan seorang Kepala Sekolah (Kepsek) meminta iuran Rp 15 ribu per siswa untuk tanda tangani ijazah.

Mereka melapor ke Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto karena merasa tak ada penyelesaian dengan pihak sekolah.

Wali murid mengungkapkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan seorang Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) berinisial SM di wilayah Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.

Orang tua murid menyebut Kepala SDN menagih beberapa anggaran yang tidak seharusnya kepada murid.

Baca juga: Duduk Perkara Siswa Pindahan Batal Diterima Gegara Ortu Tak Mampu Bayar Uang Seragam Rp 2,2 Juta

Misalnya saja seperti uang capek karena menandatangani berbagai ijazah kelulusan anak murid di sekolah.

Tetapi menurut wali murid dugaan pungli ini disertai juga dengan dugaan penyelewengan dana lainnya.

Shinta (34) mengatakan selain dugaan pungli, diduga juga Kepala SDN tersebut melakukan penyelewengan dana BOS, hingga melakukan tindakan intimidasi terhadap guru.

“Niat kami ke menemui Wali Kota sebenarnya untuk menyerahkan laporan  bukti (Sejumlah dugaan pelanggaran) langsung kepada pak Wali Kota ya, antara lain terkait penyelewengan yang diduga dilakukan kepala sekolah seperti pungli, penyelewengan Dana BOS, penistaan agama, sampai intimidasi,” kata Shinta, Selasa (22/7/2025).

Shinta menjelaskan dalam agenda pelaporan pada Senin (21/7/2025), sejumlah orangtua murid memaparkan dugaan pungli dilakukan dalam bentuk permintaan uang.

Diantaranya untuk biaya sampul raport hingga pembelian alat-alat kelas.

Di mana menurut orangtua murid seluruh kebutuhan tersebut telah dibelanjakan secara mandiri oleh pihaknya.

“Beliau ini minta uang sampul rapot, padahal itu sudah termasuk dalam Dana BOS. Keperluan kelas juga kami beli sendiri, tapi dia mengakuinya dan bilang dibeli dari Dana BOS,” jelasnya.

Shinta menuturkan tidak hanya itu, diduga kepala sekolah kerap meminta jatah lebih kurang 20 persen dari uang ekstrakurikuler yang dikelola oleh guru kelas.

Bahkan diduga juga kepala sekolah memungut uang Rp15 ribu untuk setiap tanda tangan ijazah.