Izin Usaha Dipermudah, Target Investasi Rp 42 Triliun Bisa Perluas Lapangan Kerja Baru di Surabaya

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Kemudahan perizinan investasi atau usaha memiliki korelasi kuat dengan peluang kerja baru.

Pemkot Surabaya terus berusaha memperbaiki proses perizinan usaha agar bisa memenuhi target investasi yang bisa berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan.

Tahun 2025 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya sudah mematok target menargetkan peningkatan nilai investasi di Kota Pahlawan. Demi mengejar target tahunan itu, DPMPTSP menyiapkan sejumlah inovasi.

Mengutip angka Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, nilai investasi di Surabaya dari triwulan IV tahun 2024 hingga triwulan I tahun 2025 terjadi peningkatan. 

Dari Rp 6,53 triliun menjadi Rp 7,71 triliun atau naik 16,8 persen, dengan tambahan 119.603 pelaku usaha baru.

Angka tersebut diharapkan terus tumbuh hingga menyentuh target investasi Kota Surabaya di tahun 2025 sebesar Rp 42,69 triliun. 

Target tersebut meningkat dibandingkan realisasi pada 2024, di mana Pemkot Kota Surabaya mencatat realisasi investasi Rp  40,47 triliun (101,35 persen) dari target Rp 39,94 triliun.

Meningkatnya nilai investasi tersebut diharapkan dapat membantu pengembangan ekonomi di Surabaya.

"Diharapkan pula investasi yang masuk dapat memperluas lapangan kerja baru," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Surabaya, Lasidi di Surabaya, Minggu (20/7/2025).

Kota Surabaya memiliki posisi strategis sebagai penopang investasi, baik di level Provinsi Jawa Timur maupun nasional.

Ada beberapa sektor yang menjadi prioritas, seperti ekonomi hijau, pariwisata, industri kreatif, dan logistik.

Untuk memudahkan investor menanamkan modal, ada berbagai layanan yang disiapkan Pemkot. Di antaranya, fasilitas perizinan melalui sistem daring lewat aplikasi berbasis web oss.go.id dan sswalfa.surabaya.go.id.

Terintegrasi melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, proses pendaftaran berkas, pemrosesan verifikasi administrasi dan teknis, hingga penerbitan perizinan dapat dilakukan lebih cepat. Hal ini sesuai arahan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Melalui sistem tersebut, pemohon dapat mengurus secara mandiri perizinannya melalui akun yang dimiliki, tanpa harus menggunakan pihak ketiga seperti calo atau biro jasa. 

"Tidak ada lagi proses perizinan yang dilakukan secara manual untuk menghindari benturan atau konflik kepentingan,” kata Lasidi.

Pihaknya juga menyiapkan pendampingan hingga calon investor dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Penerbitan izin dilakukan tanpa dipungut biaya.

“Pelayanan perizinan berupa konsultasi dan penerbitan perizinan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan dan tanpa gratifikasi. Semua perizinan diterbitkan tanpa biaya kecuali perizinan yang memiliki retribusi dan pajak daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah,” ujar Lasidi.

Melalui sistem perizinan di sswalfa.surabaya.go.id, petugas perizinan akan memberikan respons terhadap setiap dokumen yang belum sesuai atau lengkap. Jangka waktunya cepat, bergantung jenis perizinannya.

Apabila dinyatakan lengkap, cukup satu sampai empat hari kerja bisa selesai. “Kepastian waktu dan pendampingan dalam pengurusan perizinan menjadi kunci untuk peningkatan investasi,” jelasnya.

Pemkot Surabaya juga berharap DPRD Surabaya sebagai mitra strategis dapat mendukung penyederhanaan regulasi daerah, penyusunan perwali RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) dan penganggaran untuk penguatan SDM dan teknologi pelayanan investasi ke depannya.

"Kami optimistis dapat memenuhi target tahun ini melalui sejumlah inovasi tersebut," katanya. *****