Rekam Jejak Said Didu yang Beber Alasan Sofian Effendi Mantan Rektor UGM Tarik Ucapan soal Jokowi DO

SURYA.CO.ID - Inilah rekam jejak Said Didu, yang menanggapi keputusan Sofian Effendi, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menarik pernyataan soal Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tak lulus. 

Diketahui, Sofian Effendi sempat menyebut bahwa Jokowi bukan mahasiswa berprestasi seperti yang disampaikan beberapa orang. 

Ia juga mengungkapkan bahwa sejak awal kuliah di Fakultas Kehutanan, Jokowi tak pernah mendapatkan nilai baik, bahkan dinyatakan tak memenuhi syarat untuk melanjutkan jenjang S1. 

Menurutnya, transkip nilai yang dipampang oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu adalah nilai saat Jokowi mengambil program Sarjana Muda.

Sofian Effendi mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan.

Dia bercerita, Joko Widodo memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM.

Dia masuk pada tahun 1980.

"Jadi Jokowi kan masuk pada saat dia lulus SMPP di Solo yang menjadi SMA 6 di Tahun 1985."

"Jadi, dia itu ada sedikit masalah, masih SMPP kok bisa masuk UGM. Itu ada kontroversi. Ada masalah," kata Prof Sofian

Pada 1980, Jokowi masuk UGM berbarengan dengan kerabatnya yang bernama Hari Mulyono.

Menurutnya, ada perbedaan mendasar antara Jokowi dan Hari Mulyono.

Hari Mulyono, saat itu, dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan aktif di berbagai organisasi.

Secara akademik, nilai Hari Mulyono cukup menjanjikan.

Berbeda dengan Jokowi, menurut Prof Sofian, di dua tahun kuliahnya, nilainya buruk

"Kemudian, pada waktu tahun 1980 masuk, ada dua orang yang masih bersaudara yang masuk (fakultas) Kehutanan."

Baca juga: Rekam Jejak Prof Sofian Effendi Mantan Rektor UGM yang Tarik Ucapan Soal Jokowi Tidak Lulus atau DO

"Satu Hari Mulyono kemudian Joko Widodo. Hari Mulyono ini aktivis, dikenal di kalangan mahasiswa."

"Dan juga secara akademis dia perform. Dia tahun 1985 lulus."

"Tapi Jokowi itu menurut informasi dari para profesor dan mantan dekan, Jokowi itu tidak lulus di tahun 1982 di dalam penilaian. Ada empat semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah, dia indeks prestasinya tidak mencapai," terang Prof Sofian

Transkip nilai di dua tahun pertama itulah yang ditampilkan oleh Bareskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu

"Saya lihat di dalam transkip nilai itu juga yang ditampilkan bareskrim, IPKnya itu nggak sampai dua kan. Kalau sistemnya benar, dia tidak lulus atau di DO istilahnya. Hanya boleh sampai sarjana muda," katanya

Menurutnya, tidak mungkin seorang mahasiswa sarjana muda bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya tidak memenuhi syarat.

Baca juga: Yakin Arya Daru Dibunuh, Pakar Mikroekspresi Ungkap Kejanggalan Posisi Jasad saat Ditemukan

Maka, dia pun heran ketika beredar skripsi Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus S1

"Jadi (karena nilainya tidak memenuhi) dia belum memenuhi persyaratan melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya prof Sunardi, salah satu dekan setelah Pak Soemitro. Tidak pernah lulus. Tidak pernah diujikan. Lembar pengesahannya kosong," ungkapnya

Karena penasaran, Prof Sofian sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar itu

Saya tanya ke petugasnya, 'mbak ini kok kosong'? Dia bilang iya pak itu sebenarnya nggak diuji. Nggak ada nilainya. Makanya nggak ada tanggal, nggak ada tandatangan dosen penguji," sebutnya

Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Prof Sofian memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah s1

"Kalau dia mengatakan punya ijazah BsC (sarjana muda) mungkin betul lah. Kalau yang ijazah sarjana, nggak punya dia," kata Prof Sofian

Di sisi lain, Prof Sofian juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu

"Hari Mulyono lulus, kawin dengan adiknya dia, Idayati, punya dua anak. Itu kabarnya dia pinjem ijazahnya Hari Mulyononya ini. Kemudian ijazah ini yang dipalsuin dugaan saya. Jadi itu kejahatan besar itu. Dia kan selalu mengenalkan, bahwa untuk ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu, itu kan bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu," jelasnya. 

Cabut Pernyataan

Tak berapa lama, Sofian Effendi justru mencabut pernyataan yang disampaikan dalam video berjudul “Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! Ijazah Jokowi & Kampus UGM!” di Youtube Langkah Update. 

Pernyataan Sofian Effendi itu diucapkan saat diwawancara oleh ahli digital forensik, Rismon Sianipar.

Sofian menyebut pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 lah yang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas. 

"Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran," tulis Sofian dalam surat pernyataan yang diterima redaksi surya.co.id pada Kamis (17/7/2025). 

Sofian juga meminta maaf kepada semua pihak yang disebutkan dalam video tersebut. 

Berikut isi pernyataan Sofian Effendi selengkapnya:  

"Terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan judul “Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! Ijazah Jokowi & Kampus UGM!” pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran.

Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut.

Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih.

Yogyakarta, 17 Juli 2025
Yang menyatakan,

(tanda tangan)
Prof. Dr. Sofian Effendi
Mantan Rektor UGM 2002–2007"

Tanggapan Said Didu

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengaku sudah memprediksi keputusan Sofian Effendi mencabut pernyataannya. 

"Sepertinya sesuai prediksi saya tadi pagi. Tunggu perkembangan berikutnya," tulis Said Didu di laman X.

Ia pun mengaku mengetahui alasan Sofian menarik pernyataan terkait Jokowi. 

Namun, saat ini dia masih belum berkenan mengungkapkan

"Saya punya informasi di balik pernyataan ini. Saatnya semua akan terbuka," katanya

Said Didu menyebut bahwa ada upaya pembungkaman terhadap Sofian Effendi yang turut berbicara mengenai polemik ijazah Jokowi.

"Baru saja saya dapat info dari Jogya bahwa sedang terjadi upaya “pembungkaman” terhadap Prof. Sofian Effendi karena buka kasus Ijazah Jokowi," ungkap Said Didu melalui laman X miliknya.

Terkait hal itu, Said Didu meminta kepada masyarakat, khususnya di Yogyakarta, untuk menjaga sang profesor 

"Mohon teman-teman di Jogya menjaga beliau dan kita semua berikan dukungan kepada Prof. Sofian Effendi," harapnya.

Rekam Jejak Said Didu

Sosok Said Didu dikenal sangat vokal dalam mengkritik pemerintah.

Karier pria asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini banyak dihabiskan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Sementara karier birokratnya dirintis dari bawah di BPPT sejak 1987 mulai dari peneliti, merangkak sebagai pejabat eselon di badan riset tersebut.

Namanya mulai lebih sering wara-wiri menghiasi media massa nasional sejak ditunjuk menjadi Sekretaris Kementerian BUMN.

Dia juga pernah terpilih sebagai anggota MPR di tahun 1997.

Sebagai petinggi di Kementerian BUMN, Said Didu juga diplot sebagai komisaris di beberapa perusahaan pelat merah di antaranya Komisaris PTPN IV (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (Persero).

Jebolan Teknik Industri Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga sempat menduduki kursi komisaris PT Merpati Nusantara Airlines, Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit RSCM Jakarta.

Di awal rezim periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Said Didu ikut masuk dalam lingkaran pemerintahan tahun 2014-2016. Dia menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM saat itu, Sudirman Saaid.

Di tahun 2018, Said Didu dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di Bukit Asam dan digantikan oleh Jhoni Ginting.

Pencopotannya dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dalam RUPSLB Bukit Asam.

Kementerian BUMN saat ini beralasan, pencopotan dari kursi Komisaris Bukit Asam dilakukan karena Sidu Didu dianggap sudah tidak sejalan dengan pemegang saham.

Said Didu sempat jadi sorotan saat dirinya memutuskan mundur sebagai PNS pada 13 Mei 2019.

Alasan pengajuan pensiun dari BPPT, agar dirinya bisa lebih leluasa mengkritik kebijakan publik yang dinilainya perlu diperbaiki.

Tercatat, dirinya sudah mengabdi sebagai ASN selama 32 tahun 11 bulan.

Langkah bersebrangan dengan rezim Jokowi juga pernah diambil Said Didu saat dirinya menerima tawaran dari Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres.

Salah satu kritikan paling vokal dari Said Didu kepada pemerintah yakni terkait akuisisi saham PT Freeport Indonesia.

Saat itu, Said Didu menilai kebijakan pemerintah dalam pembelian saham Freeport Indonesia lewat PT Inalum bisa merugikan negara.