Bangun Sekolah Rakyat, Pemkab Jombang Siapkan Rp 17,9 M Untuk Bebaskan Lahan Dekat Terminal Barang

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Program Sekolah Rakyat sudah mulai berjalan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung di Desa Mancilan, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Namun Pemkab Jombang tidak puas, bahkan berencana menyukseskan program itu ke arah yang lebih luas. 

Diketahui, SKB Mojoagung hanya akan menjadi tempat sementara berlangsungnya Sekolah Rakyat, sembari menunggu kesiapan tempat yang di kawasan Terminal Barang Tunggorono.

Rencana pengadaan lahan tambahan guna mendukung keberadaan Sekolah Rakyat di kawasan Terminal Barang Tunggorono kini tengah digodok serius oleh pemda. Rencananya, pemda bakal membeli lahan seluas hampir 2 hektare yang berada di sisi Selatan terminal tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo mengungkapkan bahwa kebijakan ini muncul berdasarkan arahan dari Kementerian Sosial (Kemensos). 

Menurutnya, dari total lahan eksisting seluas 5,1 hektare, Kemensos menyarankan agar pemda menambah luasan lahan agar kegiatan pendidikan masyarakat dapat berkembang lebih optimal.

“Lahan tambahan 1,8 hektare yang berada di sekitar terminal itu merupakan milik warga, dan kami sedang dalam tahap mematangkan rencana pengadaannya,” ucap Agus dalam keterangan yang diterima awak media, Kamis (17/7/2025).

Langkah strategis ini telah masuk dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. 

Pengajuan anggaran telah dilakukan, dan untuk rincian pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang.

Dari informasi yang diperoleh, total anggaran yang disiapkan untuk mendukung pengadaan lahan dan kebutuhan teknis lainnya mencapai hampir Rp 18 miliar. 

Rinciannya, sekitar Rp 8,86 miliar dialokasikan untuk pembelian tanah, sementara lebih dari Rp 9,12 miliar digunakan untuk proses pengurukan lahan.

Bupati Jombang, Warsubi membenarkan rencana tersebut dan menyatakan komitmen penuh pemda dalam mendukung program Sekolah Rakyat.

“Insya Allah kita akan bantu sepenuhnya, terutama dalam penyediaan lahan. Nantinya pembangunan fisik sekolah akan dilakukan oleh pemerintah pusat,” terang Warsubi.

Ia menambahkan bahwa jika proses pembelian lahan berjalan lancar, maka pembangunan sekolah dapat dimulai  tahun depan dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara pemda dan pusat dalam memperluas akses pendidikan alternatif berbasis masyarakat melalui Sekolah Rakyat di Jombang. *****