2,98 Juta Penduduk Surabaya Tuntas Masuk Data Tunggal Percontohan Nasional, Bappenas: Harus Akurat

Surabaya jadi percontohan nasional dalam pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), karena data di Surabaya telah terperinci.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Bobby Constantine Koloway
PERESMIAN BPS SURABAYA - Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy hadir pada acara peresmian Kantor BPS Surabaya, Sabtu (12/7/2025). Turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya M Fikser, BPS mengapresiasi peran Pemkot Surabaya dalam program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Setelah selesai, program ini akan diaplikasikan secara nasional di kabupaten/kota di Indonesia. 

"Kami rencananya akan aplikasikan mekanisme untuk provinsi di Indonesia," lanjutnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy yang turut hadir dalam acara, berharap percepatan program tersebut. Sekalipun program tersebut mendapat percepatan, namun akurasi harus terus dijaga.

"Seperti halnya yang dilaporkan Pak Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya) berkali-kali menyampaikan kepada saya, data itu penting sekali. Data yang baik, berkualitas dan akurat itu penting untuk membangun. Kalau data salah, apa pun yang dilakukan pemerintah akan salah," tandas Menteri Rachmat ditemui di tempat yang sama.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menyatukan data secara nasional. 

"Arahan Bapak Presiden, data harus benar terlebih dahulu. Data ini tidak boleh bohong dan diakali. Kalau memang banyak orang miskin, katakan memang banyak orang miskin dan kalaupun banyak orang kaya, katakan bahwa banyak orang kaya," lanjutnya.

Pihaknya meyakini, kolaborasi antara BPS dengan Pemda akan melahirkan data tunggal yang berkualitas. 

"Data dari BPS ini penting. Bukan hanya Bappenas yang berkepentingan, Pemkot Surabaya pun memiliki kepentingan. Sehingga, kami mendukung penuh," imbuhn Menteri Rachmat.

Pemkot Surabaya memastikan akan mendukung percepatan program tersebut. Di sisa waktu yang ada, sinkronisasi data menyisakan 60 ribu.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, M Fikser, menjelaskan bahwa sinkronisasi data akan menyangkut 10 item identitas diri, 4 item pendidikan dan keterampilan, 4 item kesehatan, 5 item pekerjaan sosial dan ekonomi, 5 item kondisi hunian dan aset serta 6 item kesejahteraan dan bansos.

"Kami optimis bahwa sinkronisasi data dengan menyangkut 34 item ini bisa selesai tepat waktu. Kami telah diinstruksikan oleh Bapak Wali Kota untuk mendukung pilot project nasional tersebut," kata Fikser yang hadir mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tersebut.

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved