Postur P-APBD Lamongan Defisit Rp 88,5 Miliar, Pembiayaan Fokus Pada Kebutuhan Dasar Masyarakat

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas Pemkab Lamongan dalam APBD 2025, seperti yang disampaikan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Kamis (3/7/2025).

Hal itu tertuang dalam pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Lamongan.

Menurut Yuhronur, prioritas dalam perubahan APBD itu meliputi bidang infrastruktur, bidang pendidikan dan olahraga, bidang kesehatan dan lingkungan hidup, serta bidang koperasi.

Dalam bidang infrastruktur, difokuskan pada upaya peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan, pengairan, dan sarana pertanian.

“Kebijakan diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta menopang ketahanan pangan daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Yuhronur.

Sementara bidang pendidikan dan olahraga, anggaran akan diarahkan untuk merehabilitasi sarpras sekolah, pemeliharaan stadion dan pembinaan atlet. 

Bidang kesehatan dan lingkungan hidup juga terurai untuk operasional RSUD Ki Ageng Brondong dan pemenuhan perizinan TPST Dadapan Solokuro. Kemudian untuk bidang koperasi, adalah mendorong pendirian Koperasi Desa Merah Putih.

Yuhronur juga menambahkan tentang ketetapan defisit kebijakan untuk akomodasi perubahan sumber dana di Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Timur, sekaligus pergeseran dan revisi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja. 

Dan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang diikuti evaluasi atas capaian realisasi anggaran selama semester pertama tahun 2025.

Maka kebijakan fiskal daerah juga mengalami perubahan, yang mana pendapatan daerah diproyeksikan menjadi Rp 3,228 triliun. Angka ini turun 0,66 persen dari sebelum perubahan. 

Sebaliknya, belanda daerah dialokasikan mencapai Rp 3,17 triiun, naik 1,75 persen dari pagu belanja sebelum perubahan.

"Sedangkan, postur perubahan APBD tahun anggaran 2025 mengalami defisit anggaran Rp 88,549 miiar," tambahnya.

SiLPA tahun 2024 dan penerimaan pinjaman daerah menjadi penyeimbang dari sisi penerimaan pembiayaan. Sehingga estimasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2025 diproyeksikan nol.

Dengan arah kebijakan yang terukur Pemkab Lamongan optimistis bahwa perubahan APBD 2025 akan semakin responsif terhadap tantangan dan aspirasi publik.

Sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih inklusif, dan berkelanjutan. *****