Tahun Ini, Sekitar Rp 10 Miliar Uang APBD yang Digelontorkan untuk Penanganan Banjir di Sidoarjo

SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Upaya pengendalian banjir yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), juga mendapat dukungan dari kalangan dewan. 

Tahun 2025 ini, setidaknya ada sekitar Rp 10 miliar uang APBD yang digelontorkan untuk penanganan banjir di Kota Delta.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat, menyebut bahwa uang itu diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh eksekutif untuk menangani banjir yang kerap terjadi.  

“Anggarannya cukup besar, dan harus benar-benar dimaksimalkan,” kata Politi PDI Perjuangan itu.

Ia mendesak, agar penanganan tidak sekadar saat terjadi banjir saja. Tapi, ada upaya antisipasi, mitigasi dan sebagainya. 

Seperti normalisasi sungai di berbagai lokasi, penanganan sampah dan sebagainya.

Baca juga: Memasuki Musim Kemarau, Tapi Banjir Masih Mengancam Sidoarjo

“Ketika banjir terjadi, tentu petugas harus cepat melakukan penanganan kepada warga terdampak. Tapi juga harus melakukan mitigasi untuk mengambil langkah strategis dalam penanganannya. Nah, yang tidak kalah penting adalah upaya-upaya peanggulangannya,” lanjut Dayat, panggilan Choirul Hidayat.

Normalisasi sungai termasuk upaya penanggulangan. Dengan mitigasi yang bagus, disebutnya bahwa proses normalisasi juga akan lebih efektif. 

Demikian halnya penanganan sampah. Ketika pengelolaan sampah sudah dilakukan dengan sangat baik, tentu potensi sampah di sungai juga menjadi berkurang. Dengan begitu, penyumbatan juga tentu berkurang.

Yang tidak kalah penting, Dayat berharap, Pemkab Sidoarjo bisa menempatkan ekskavator di setiap wilayah kecamatan. 

Karena Sidoarjo punya 18 kecamatan, berarti harus ada 18 ekskavator. Ukurannya menyesuikan kondisi sungai di wilayah kecamatan itu.

Baca juga: Beragam Upaya Dilakukan Pemkab Sidoarjo untuk Mengatasi Banjir

“Tujuannya untuk memudahkan proses pembersihan di sungai-sungai yang berada di masing-masing kecamatan. Supaya lebih cepat, tidak perlu menunggu kegiatan dari Dinas PU Bina Marga. Pemerintah kecamatan bisa mengoperasikannya sesuai kebutuhan. Ketika ada sungai kotor, bisa langsung dieksekusi,” ungkap Dayat.

Untuk normalisasi sungai yang besar, atau perlu pengerukan dalam, tentu masih harus ditangani oleh Dinas. Tapi pengerukan kecil-kecil, bisa lebih cepat dan efisien menggunakan ekskavator yang disiagakan di setiap kecamatan.

Disebutnya, bahwa usulan pengadaan ekskavator untuk ditempatkan di setiap kecamatan itu, telah disampaikan dewan sejak beberapa tahun lalu. 

Ketika itu, anggaran untuk pengadaannya juga telah disediakan. Namun entah bagaimana, program itu tidak terealisasi.

Makanya, dewan kembali mengingatkan, supaya program itu dijalankan untuk menguatkan penanganan serta pencegahan banjir di Sidoarjo.