Fraksi PKS DPRD Jatim Usulkan Ketahanan Keluarga Masuk Prioritas RPJMD, Ini Alasannya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjadikan ketahanan keluarga sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

Lilik menegaskan hal ini penting lantaran masih tingginya data perceraian di Jawa Timur. 

Dalam penjelasannya, Lilik mengungkapkan tingginya angka perceraian bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal kuat institusi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat sedang dalam kondisi rapuh.

“Jika keluarga goyah maka pembangunan daerah akan berdiri di atas pondasi yang rapuh pula,” kata Lilik kepada wartawan, Rabu (25/6/2025). 

Persoalan ketahanan keluarga sangat kompleks dan memiliki akar yang multisektoral.

Tekanan ekonomi, pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengaruh media sosial dan gaya hidup instan dinilai menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga.

Kondisi ini harus ditangani dengan pendekatan lintas program dan kebijakan yang terintegrasi.

Lilik menegaskan Fraksi PKS usul agar isu ketahanan keluarga dimasukkan secara eksplisit sebagai salah satu fokus utama dalam RPJMD 2025-2030.

Lantaran pentingnya hal ini, ketahanan keluarga dinilai tidak bisa lagi dianggap sebagai isu domestik semata lantaran menyangkut langsung kualitas SDM Jawa Timur di masa mendatang. 

Lebih jauh, Lilik memaparkan, sejumlah usulan program turunan yang perlu dirancang secara sistematis.

Misalnya, pembentukan pusat konseling keluarga di setiap kabupaten/kota yang dapat berbasis masjid, balai RW atau PKK.

Lalu, perlu diselenggarakan kelas pra-nikah dan pasca-nikah yang melibatkan KUA, Dinas Sosial, serta organisasi keagamaan. 

Pelatihan ekonomi keluarga dan parenting digital bagi keluarga muda juga menjadi dinilai sebagai bagian penting disertai revitalisasi peran Posyandu dan PKK sebagai ujung tombak pembinaan keluarga.

Gerakan Kampung Keluarga Tangguh juga diusulkan sebagai program kolaboratif antar-OPD. Langkah pencegahan perlu dipikirkan. 

"Fraksi PKS akan terus mengawal agar isu ini tidak tenggelam dalam tumpukan dokumen perencanaan," terang Lilik. 

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS