Bantu Memaksimalkan Serapan Panen Tembakau, Tahun Ini Pemkab Probolinggo Akan Siapkan KIHT Lokal

SURYA.CO.ID, PROBOLINGGO - Memasuki musim panen raya tembakau, kekhawatiran mulai mencuat di kalangan petani Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, sejumlah gudang besar dikabarkan minim menyerap tembakau petani.

Hal ini menjadi perhatian serius Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Cabang Kabupaten Probolinggo yang berupaya mencari solusi demi kesejahteraan petani tembakau di daerah tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang HKTI, Agus Salehhuddin mengatakan, pihaknya bertindak sebagai jembatan antara petani dan pemangku kebijakan untuk memastikan panen tembakau tahun ini terserap maksimal.

"HKTI sangat berkepentingan bagaimana pada panen raya tembakau ini para petani tidak dirugikan. Kami berupaya berbicara dengan pihak pabrikan, karena mengacu tahun kemarin, gudang-gudang besar tidak mengambil tembakau dari petani," kata Agus, Rabu (18/6/2025).

Selain itu, Agus berharap agar harga jual tembakau tahun ini minimal  Rp 60.000 hingga Rp 65.000 per KG, yang menurutnya sudah cukup untuk menutupi biaya produksi.

"Harga segitu sudah cukup menutupi biaya produksi. Tidak harus sampai Rp 70.000 per KG, asalkan jangan di bawah harga Rp 60.000," ujar Agus.

Untuk menjaga kesejahteraan petani tembakau itu, HKTI juga telah mendorong pemda duduk bersama membahas solusi konkret, khususnya dalam memecahkan persoalan harga dan serapan. 

"Kita akan berkomunikasikan langsung dengan gudang-gudang tembakau melalui DPRD, Dinas Pertanian, DUKPP, APTI, dan AKTI. Agar nanti kita tahu mengapa gudang tidak menyerap hasil tembakau dari petani lokal," tutur Agus.

Di sisi lain, Pemkab Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) menyiapkan strategi jangka panjang melalui penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) lokal.

Kepala DKUPP Probolinggo, Taufiq Alami mengatakan, salah satu solusi konkret adalah menghidupkan kembali IKM rokok melalui Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

"Kami punya 85 IKM rokok di tahun 1990-an. Dulu mereka cukup banyak menyerap tembakau lokal. Namun sekarang regulasi cukai membuat mereka sulit bersaing," ungkap Taufiq.

"Makanya ke depannya, kami akan fasilitasi mereka lewat KIHT supaya produksinya jelas, pengawasannya ada, dan bisa efisien," tambahnya.

KIHT, menurut Taufiq, diupayakan untuk mulai beroperasi tahun ini dan dirancang untuk menampung sekitar 15 perusahaan rokok kecil, yang masing-masing mampu menyerap tenaga kerja antara 20 hingga 30 orang.

"Jika semua unit berjalan optimal, maka diperkirakan dapat membuka lapangan kerja langsung bagi sekitar 300 orang, belum termasuk sektor distribusi dan pendukung lainnya," tegas Taufiq.

Namun ia menegaskan bahwa proses operasional tidak mudah karena banyaknya persyaratan perizinan, terutama dalam mendirikan koperasi rokok.

"Sudah ada yang mendaftar, tetapi memang tidak mudah prosesnya. Jadi kami tidak akan diam, kami terus bergerak," pungkasnya. *****