Rekam Jejak Muzakir Manaf, Gubernur Aceh yang Tolak Ajakan Bobby Kelola 4 Pulau Jadi Milik Sumut

SURYA.co.id - Sosok hingga rekam jejak Muzakir Manaf, Gubernur Aceh, jadi sorotan usai tegas menolak ajakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Mualem, sapaan akrabnya, tegas menolak ajakan untuk mengelola bersama empat pulau di Aceh yang kini diputuskan untuk menjadi wilayah Sumut.

Penolakan ini disampaikan Mualem usai menggelar rapat khusus membahas polemik tersebut bersama Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh, pada Jumat malam (13/6/2025) di Pendopo Gubernur Aceh.

"Tidak kita bahas itu, macam mana kita duduk bersama itu kan hak kita. Kepunyaan kita, milik kita," kata Mualem, melansir dari Kompas.com.

Mualem menegaskan bahwa secara bukti dokumen dan historis, keempat pulau tersebut adalah sah milik Aceh.

Baca juga: Gubernur Aceh Muzakir Manaf Akan Perjuangkan 4 Pulau yang Masuk Sumut: Wajib Kami Pertahankan

Oleh karena itu, ia menolak untuk melakukan kerja sama atau kolaborasi dengan Sumut.

"Wajib kita pertahankan. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh," ujarnya.

Gubernur Mualem juga mengungkapkan rencananya untuk menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat untuk membahas masalah terkait keempat pulau tersebut.

"Ya ke Kemendagri (bahas tindak lanjut), tanggal 18 kalau tidak salah saya. Langkah kita pertama pendekatan secara kekeluargaan dan juga administrasi, dan politik," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, Mualem menyebutkan akan ada beberapa poin keberatan yang akan disampaikan kepada Kemendagri.

Namun, ia tidak menjelaskan secara perinci poin-poin yang dimaksud.

"Poinnya itukan hak kita, bukti dan data hak kita, kemudian secara historis itu hak kita, apalagi? Secara penduduk hak kita, secara geografis juga hak kita, saya rasa seperti itu, itu saja yang kita pertahankan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution melihat adanya potensi pariwisata di empat pulau yang kini masuk wilayah Sumut.  

Keempat pulau tersebut yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Besar.

"Ya potensi apapun, pasti ada ya, karena secara geografisnya kita melihat, kita lihat pertama dari sektor pariwisatanya pasti bagus," katanya.

Bobby juga menegaskan rencana Pemprov Sumut untuk mengajak berbagai pihak, termasuk Pemprov Aceh, dalam pengelolaan pulau-pulau tersebut.

"Kalau jadi milik Provinsi Sumatera Utara, pengelolaannya itu nanti di Provinsi Sumatera Utara, jadi opsi kami mau mengajak kerjasama siapa-siapa. Kalau mau nolak ya silakan," jelasnya.

Rekam Jejak Muzakir Manaf

Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, adalah sosok yang lekat dengan sejarah panjang perjuangan dan transisi damai di Aceh.

Lahir pada 3 April 1964 di Mane Kawan, Seunuddon, Aceh Utara, ia tumbuh di tengah pergolakan politik dan sosial yang melanda tanah rencong.

Gagal masuk TNI tak membuatnya surut; sebaliknya, pada 1986 ia bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan menjalani pelatihan militer di Libya.

Semangat perjuangannya membawanya menduduki posisi Panglima Komando Pusat GAM pada 2002, menggantikan Abdullah Syafi’i yang gugur dalam pertempuran.

Pasca-Perjanjian Helsinki 2005, Muzakir Manaf memainkan peran penting dalam rekonsiliasi Aceh. Ia mendirikan Komite Peralihan Aceh (KPA), wadah transisi dari perlawanan bersenjata menuju panggung politik.

Bersama para eks kombatan lainnya, ia turut membentuk Partai Aceh dan menjadi ketua pertamanya.

Kiprahnya berlanjut ke kursi pemerintahan saat ia terpilih sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 2012–2017, mendampingi Zaini Abdullah dalam era pemerintahan pascakonflik.

Setelah sempat kalah dalam kontestasi politik pada 2017, Mualem kembali ke medan politik dengan semangat baru.

Dalam Pilkada Aceh 2024, ia berhasil meraih kepercayaan rakyat dan dilantik sebagai Gubernur Aceh pada 12 Februari 2025.

Bersama wakilnya, Fadhlullah, ia mengusung semangat pembangunan yang berakar pada nilai-nilai keislaman, kedisiplinan, serta kepedulian sosial.

Mualem dikenal sebagai pemimpin yang tak pernah benar-benar melepaskan jati dirinya sebagai pejuang.

Sikap tegas dan lugasnya tercermin bahkan saat mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional, di mana ia memilih mengenakan seragam loreng khas militer. 

Namun di balik itu, ia juga aktif dalam safari Ramadhan dan berbagai program sosial yang menyentuh masyarakat bawah.

Kini, di bawah kepemimpinannya, Aceh menatap masa depan dengan harapan baru: membangun tanpa melupakan sejarah, dan damai tanpa menghapus jejak perjuangan.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id